[irp posts="8146" ]
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban Bambang Irawan membenarkan hal tersebut.
Dia mengatakan, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi otoritasi lingkungan hidup di Bumi Ronggolawe belum menerima paparan hasil kajian amdal pembangunan jalan bebas hambatan Tuban—Demak.
Kapan hasil kajian dipaparkan ke publik? Pejabat yang akrab disapa Bambang itu mengaku kurang mengetahui.
‘’Kami belum menerima undangan koordinasi dari komisi penilai amdal terkait kelanjutan pembangunan jalan tol Tuban—Demak itu,’’ tuturnya kemarin (8/6).
Pejabat asal Lamongan itu berharap hasil kajian segera diketahui publik untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama-sama antara pemerintah pusat, pemkab, dan masyarakat.
Bambang mengemukakan, exit toll dan rest area yang diusulkan Pemkab Tuban kepada pemerintah pusat untuk sementara belum ada perubahan.
‘’Dua exit toll itu tetap kami usulkan berlokasi di Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Semanding. Sementara rest area-nya di Kecamatan Tambakboyo,’’ ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan jalan tol Tuban—Demak berproses sejak 2022. Seluruh elemen masyarakat dan birokrasi di Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Singgahan, dan Semanding yang bakal terdampak telah mendapat sosialisasi.
Hanya saja, hingga kini proyek pembangunan jalan tol sepanjang 176 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp 50 triliun tersebut belum konkret. (sab/ds)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel. Editor : Amin Fauzie