RADARTUBAN- Petisi dari para guru besar dan civitas academica sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan kepedulian mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam sikap resminya yang diterima Antara, Sabtu (3/2).
Karena itu, PP Muhammadiyah berharap pemerintah beserta penyelenggara Pemilu 2024 merespons positif.
"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam Pemilu 2024," kata Abdul Mu'ti.
Meski demikian, Mu'ti juga menegaskan bahwa beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu.
"Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," kata dia.
Sebelumnya, para guru besar dan akademisi dari sejumlah universitas negeri dan swasta di berbagai daerah mengeluarkan pernyataan terbuka terkait kondisi bangsa.
Khususnya soal situasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Mereka juga mengeluarkan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyinggung soal etika hingga kenegarawanan.
Dimulai dari para akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Petisi Bulaksumur, kemudian disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Padjadjaran (Unpad), serta sejumlah kampus lainnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, dalam negara demokratis, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.
"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.
Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi.
Terlebih, satu tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.(ds)
Editor : Kifani Amalija Putri