RADARTUBAN - Sebanyak 30 persen dari total anggaran subsidi energi yang mencapai Rp 435 triliun, ternyata tak tepat sasaran.
Subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru tersalurkan ke orang-orang dengan ekonomi mapan, hingga dapat merugikan negara sebesar Rp 100 triliun.
"Sekitar 20–30 persen dari subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran. ini berpotensi merugikan anggaran negara hingga Rp 100 triliun," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Melansir Jawa Pos Tangsel, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu dua minggu kepada Bahlil untuk mencari solusi.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah mengubah mekanisme subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
“Kami sedang mempertimbangkan apakah subsidi ini akan dialihkan dalam bentuk BLT kepada masyarakat,” katanya, Selasa (5/11).
Bahlil, yang kini memimpin tim optimalisasi subsidi energi, mengagendakan rapat perdana pada Senin (4/11) kemarin, untuk membahas langkah-langkah efektif. Termasuk melakukan peninjauan cermat atas kebijakan subsidi, agar dapat menghindari kesalahan dalam penyaluran.
“Kami tidak ingin subsidi ini justru jatuh ke tangan orang yang sudah mapan secara ekonomi,” tegasnya.
Dengan data temuan ini, pemerintah berkomitmen bahwa subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun 2025, dengan fokus utama tetap pada BBM dan LPG.
Dari hasil rapat kerja antara Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI pada 27 Agustus 2024, volume BBM bersubsidi yang direncanakan mencapai 19,41 juta kiloliter, dengan rincian minyak tanah sebanyak 0,52 juta kiloliter dan solar sebesar 18,89 juta kiloliter. Untuk LPG ukuran 3 kg, alokasi ditargetkan sebesar 8,2 juta metrik ton. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama