RADARTUBAN — Mantan Presiden RI, Soeharto menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.
Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan Hari Lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan guru sejak didirikan pada 1945.
PGRI, organisasi terbesar yang menaungi guru, memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia.
Pemerintah mengakui kontribusi mereka dalam membangun masyarakat melalui pendidikan.
Namun di balik penetapan Hari Guru, terdapat dugaan bahwa langkah tersebut juga bermaksud untuk memperkuat hubungan antara pemerintah era orde baru (orba) dan kelompok guru.
Peran guru dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral Soeharto. Kehadirannya diagungkan sebagai tokoh pendidikan, hingga disasar menjadi bagian penting untuk merealisasikan kebijakan.
Penetapan Hari Guru Nasional pada masa orba dinilai berkaitan erat dengan agenda politik pemerintah.
Terlebih, hubungan pemerintah dengan PGRI juga disebut berkontribusi dalam memperkuat suara untuk Golongan Karya (Golkar) pada masa itu.
Sebagai organisasi yang menjadi wadah perjuangan guru, PGRI memiliki andil besar dalam mendukung program pembangunan nasional.
Kendati menjadi momen penghormatan terhadap profesi guru, penetapan hari tersebut tidak lepas dari kritik.
Banyak pihak menyebut bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolik tanpa diiringi perbaikan nyata terhadap kesejahteraan guru.
Kesejahteraan guru di era orba masih minim, meskipun mereka diberi posisi strategis dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Meski menuai kontroversi, penetapan Hari Guru Nasional tetap diperingati setiap tahun sebagai simbol apresiasi terhadap jasa-jasanya yang tak terlupakan.
Hingga kini, momen tersebut digunakan untuk menegaskan kembali pentingnya keberadaan guru dalam membangun bangsa.
Guru tetap menjadi elemen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meski di masa lalu mereka sempat berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik.
Selain itu momen tersebut juga menjadi pengingat akan sejarah panjang perihal hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni