RADARTUBAN- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan bahwa pengemudi ojek online (ojol) diizinkan mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Hal ini muncul di tengah kekhawatiran dan penolakan dari kalangan pengemudi ojol terkait wacana pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan berpelat hitam.
Dalam keterangannya, Bahlil mengungkapkan bahwa ojol kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berhak mendapatkan subsidi BBM.
"UMKM kemungkinan besar akan tetap mendapatkan subsidi dalam bentuk barang, termasuk minyak. Nah, ojol akan masuk dalam kategori UMKM," ujar Bahlil pada acara Indonesia Mining Summit 2024, Rabu (4/12).
Bahlil menjelaskan bahwa skema subsidi baru akan diterapkan dalam format kombinasi atau blending. Subsidi sebagian akan diberikan dalam bentuk barang, seperti BBM bersubsidi untuk kendaraan berpelat kuning dan UMKM, sementara sebagian lainnya akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Meski demikian, persoalan pelat hitam pada kendaraan ojol menjadi salah satu kendala. Namun, Bahlil memastikan bahwa pemerintah sedang merancang solusi yang memungkinkan ojol tetap dapat menikmati subsidi.
Kriteria final penerima subsidi BBM akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan dalam waktu dekat. "Insyaallah, kriteria tersebut akan diumumkan pada Desember ini," kata Bahlil.
Sebelumnya, muncul ancaman dari Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran jika hak mereka terhadap BBM bersubsidi dicabut.
"Jika ojol tidak mendapatkan subsidi BBM, aksi demonstrasi besar akan terjadi di seluruh Indonesia," ujar Ketua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, Selasa (3/12).
Igun menegaskan bahwa pernyataan Bahlil soal kemungkinan pencabutan subsidi bagi ojol terkesan menantang.
"Saat ini, sekitar 4 juta pengemudi ojol bergantung pada BBM bersubsidi, dan mayoritas dari mereka juga menjalankan layanan pengiriman barang," jelasnya.
Dia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut dan tetap memberikan subsidi dalam bentuk barang, bukan BLT.
"Kami tidak berharap subsidi diganti dengan BLT atau bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan ojol tetap menerima subsidi BBM," pungkas Igun. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni