RADARTUBAN- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin memberikan klarifikasi terkait usulannya yang menyebutkan, bahwa zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.
Dia pu menegaskan, bahwa usulan yang dia maksudkan adalah menggunakan potensi zakat infak, dan sedekah sebagai sumber pendanaan alternatif.
"Kami memahami keterbatasan anggaran pemerintah yang hanya sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025," ujar Sultan dalam keterangannya kepada pada Kamis (16/1).
Menurut Sultan, program ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan nutrisi anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dengan target penerima manfaat mencapai 83 juta anak, kebutuhan anggaran mencapai Rp 210 triliun, jauh di atas anggaran yang tersedia saat ini.
Sultan menyebutkan potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Jika dikelola secara profesional, dana tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk mendanai program makan bergizi gratis.
"Infak dan sedekah bersifat lebih fleksibel dibanding zakat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk program ini," katanya.
Dia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam program ini juga penting. Sultan melihat antusiasme dari berbagai pihak, termasuk individu dan swasta, yang sudah rutin berbagi makanan gratis di sekolah-sekolah.
"Masyarakat Indonesia memiliki DNA dermawan dan gotong royong. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan melibatkan mereka dalam program makan bergizi gratis," jelas Sultan.
Dukungan dari Luar Negeri dan Kolaborasi Swasta
Sultan juga berharap dukungan dari negara asing seperti Jepang yang sudah mulai berkontribusi, serta pembukaan ruang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak perlu bekerja sendirian. Sebagai bagian dari parlemen, Sultan berkomitmen memastikan program ini berjalan maksimal.
"Program makan bergizi gratis adalah upaya besar yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, swasta, hingga dukungan dari luar negeri," pungkasnya.
Sebelumnya, Sultan sempat menuai perhatian publik setelah menyarankan penggunaan zakat untuk program ini. Namun, ia menegaskan bahwa usul tersebut adalah ide untuk memperkuat pendanaan agar program tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran pemerintah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni