RADARTUBAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Senin, (17/2).
Mereka menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan aplikator, penghapusan sistem slot dan Aceng, serta kebijakan lain yang dianggap merugikan kesejahteraan driver.
Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sebanyak 356 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Sementara itu, pihak Kemnaker memastikan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan menemui perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi mengenai tuntutan mereka.
Tiga Tuntutan Utama Driver Ojol
Dalam aksi tersebut, para pengemudi ojol menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan perusahaan aplikator:
1. Pemberian THR bagi Driver Ojol
Para driver ojol menuntut hak THR yang selama ini tidak diberikan oleh aplikator. Mereka berpendapat bahwa ojol merupakan pekerja, bukan sekadar mitra, sehingga berhak mendapatkan tunjangan seperti pekerja pada umumnya.
Dengan adanya aturan baru dalam UU Ketenagakerjaan, mereka berharap pemerintah dapat mewajibkan aplikator untuk memberikan THR.
2. Penghapusan Sistem Slot dan Aceng
Driver ojol juga menuntut dihapusnya sistem slot dan Aceng yang dianggap memberatkan. Dalam sistem ini, pengemudi harus membeli slot agar bisa mendapatkan order lebih banyak. Kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan perusahaan, sementara penghasilan pengemudi justru semakin tergerus.
3. Penghapusan Potongan dan Peningkatan Tarif
Para pengemudi menuntut pengurangan potongan komisi dari aplikator yang selama ini dianggap terlalu besar. Mereka juga meminta penyesuaian tarif yang lebih adil, mengingat kenaikan harga BBM dan biaya operasional lainnya.
Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh ratusan hingga ribuan pengemudi ojol dari berbagai daerah. Beberapa komunitas ojol bahkan melakukan aksi solidaritas 'off beat' (tidak beroperasi) secara massal sebagai bentuk dukungan.
“Aksi ini diikuti oleh ratusan hingga ribuan pengemudi ojol dari berbagai daerah,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan perwakilan driver ojol yang melakukan aksi demo.
“Kemnaker telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi untuk membahas pemberian THR,” ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2).
Meski demikian, Yassierli mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai formula dan besaran THR yang akan diberikan.
Pemerintah berkomitmen untuk mencari formula terbaik dan segera memfinalisasikannya dengan pihak perusahaan aplikator dalam beberapa hari ke depan.
Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait pemberian THR bagi driver ojol, mengingat mereka masih berstatus mitra perusahaan, bukan pekerja tetap. Namun, pemerintah tetap membuka peluang untuk membahas regulasi yang lebih adil bagi pekerja di sektor gig economy seperti ojol.
Guna mengamankan jalannya demonstrasi, sebanyak 356 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan dikerahkan di sekitar lokasi aksi. Situasi terpantau aman dan tertib meski massa cukup banyak. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama