RADARTUBAN - Dua pabrik Yamaha Music di Indonesia dipastikan tutup pada tahun ini, mengakibatkan 1.100 buruh terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Keputusan ini diambil karena menurunnya permintaan produk, sehingga produksi akan dipindahkan ke China dan Jepang.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz, membenarkan kabar tersebut. Dia menyebutkan bahwa penutupan dua pabrik Yamaha Music akan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Maret dan Desember 2025.
"Yamaha Music tutup pabrik ada dua," ujar Riden saat dikonfirmasi pada Kamis (27/2).
Dua Pabrik Ditutup, 1.100 Buruh Terancam PHK
Dua pabrik yang akan ditutup adalah:
1. PT Yamaha Music Product Asia di Kawasan Industri MM2100, Bekasi, yang akan ditutup pada akhir Maret 2025. Sebanyak 400 buruh di pabrik ini terdampak PHK.
2. PT Yamaha Indonesia di Kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang akan berhenti beroperasi pada akhir Desember 2025. Sebanyak 700 buruh di pabrik ini terancam kehilangan pekerjaan.
Menurut Riden, kedua pabrik ini merupakan divisi produksi piano, yang mengalami penurunan pesanan, sehingga Yamaha memutuskan untuk memindahkan produksinya ke China dan Jepang.
Negosiasi Pesangon untuk Buruh
Serikat pekerja saat ini tengah melakukan negosiasi terkait pesangon dan kompensasi yang akan diberikan kepada para buruh terdampak.
"Serikat pekerja sedang negosiasi hak-hak pesangon dan kompensasi lainnya," tegas Riden.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengingatkan bahwa PHK besar-besaran di sektor elektronik dan manufaktur sedang menjadi tren di Indonesia. Sebelumnya, pada akhir Desember 2024 hingga awal Januari 2025, PT Yamaha Music Indonesia di Bekasi telah mem-PHK 400 buruh, sementara kantor di Jakarta mem-PHK 700 buruh.
"Kondisi PHK ribuan buruh di dua perusahaan Jepang ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia, khususnya di sektor elektronik dan elektrik," ujar Said Iqbal.
Desakan kepada Pemerintah untuk Bertindak
Said Iqbal menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mencegah gelombang PHK massal, terutama di sektor elektronik, tekstil, garmen, dan sepatu, yang sepanjang tahun 2024 telah mengalami PHK ratusan ribu buruh.
"Jika tidak ada solusi dari pemerintah, maka angka pengangguran akan meningkat drastis, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional bisa terancam bangkrut," tambahnya.
Ia meminta Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menko Perekonomian bekerja lebih maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK massal.
Bahkan, ia menyarankan agar Presiden Prabowo mengevaluasi dan mengganti menteri yang tidak mampu mengatasi masalah ini.
"Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran," pungkas Said Iqbal. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama