RADARTUBAN - Pembangunan vila di Puncak Bogor semakin tak terkendali dan diduga menjadi biang keladi banjir kiriman ke Jakarta.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kompak berupaya membatasi pendirian vila-vila baru demi menyelamatkan daerah resapan air.
Pramono menegaskan, pembatasan tidak akan dilakukan melalui aturan langsung, melainkan dengan kebijakan lain yang lebih strategis.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Jakarta yang memiliki vila di kawasan Puncak.
"Pembatasan secara aturan memang tidak ada, tapi kami akan menerapkan cara lain, seperti penyesuaian PBB bagi pemilik vila di Puncak," ujarnya di Gedung BPAD Jakarta, Selasa (11/3).
Pramono mengaku mendukung langkah Gubernur Jawa Barat yang lebih dulu menyerukan, agar warga Jakarta berhenti membangun vila di kawasan tersebut.
Dia menilai, semakin banyak vila berdiri, semakin kecil daya serap air di hulu, yang akhirnya memperburuk banjir di Jakarta.
"Saya sepakat jika pembangunan vila di Puncak dibatasi, karena dampaknya langsung terasa di Jakarta," tegasnya.
Namun, dia juga menekankan bahwa pembatasan ini tidak hanya menyasar warga Jakarta, melainkan semua orang yang ingin membangun vila di Puncak.
"Siapa pun yang ingin membangun vila di Puncak harus dibatasi. Lihat saja, banyak banjir terjadi karena air hujan tidak lagi tertahan di hulu, tapi langsung turun ke bawah," tambahnya.
Menurutnya, kawasan Puncak kini dipenuhi vila, hotel, dan restoran yang menggantikan lahan hijau. Hal ini menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap justru mengalir deras ke Jakarta dan memperburuk banjir tahunan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menegaskan bahwa pembangunan vila yang semakin masif menjadi pemicu bencana banjir dan tanah longsor di kawasan Puncak.
Dirinya mengimbau warga Jakarta untuk tidak lagi mendirikan vila di daerah tersebut.
"Air hujan kini langsung mencari jalannya ke Jakarta, karena lahan resapan di Puncak sudah habis," ujar Dedi saat meninjau kawasan Puncak, Jumat (7/3).
Dalam kesempatan itu, dia pun meminta warga Jakarta untuk menghentikan pembangunan vila baru di kawasan tersebut demi mencegah bencana yang lebih besar.
"Warga Jakarta sebaiknya berhenti membangun vila dan sejenisnya di Puncak," tutupnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni