RADARTUBAN - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen mengancam kelangsungan ekspor Jawa Timur.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, memperingatkan bahwa kondisi ini bisa membuat devisa Jatim terpukul hebat.
Dia menjelaskan, Amerika selama ini menjadi salah satu pasar utama bagi ekspor nonmigas dari Jawa Timur (Jatim). Pada Januari 2025 saja, nilai ekspor nonmigas ke AS tercatat sebesar US$ 281,96 juta.
“Jika kebijakan ini terus berjalan tanpa negosiasi, ekspor Jatim dipastikan mengalami penurunan signifikan,” ujar Adik, Senin (7/4).
Dia menambahkan bahwa ekspor ke Amerika mencakup 14,50 persen dari total ekspor nonmigas Jatim, dengan produk unggulan seperti perhiasan, logam, tekstil, alas kaki, elektronik, hingga kayu.
Penurunan ekspor itu, menurut Adik, bukan hanya menggerus devisa, tetapi juga akan mengacaukan rantai pasok global yang selama ini terhubung dengan industri Jatim.
Dalam jangka panjang, gangguan tersebut berpotensi besar memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ancaman PHK dalam skala besar bisa berujung pada persoalan sosial serius seperti lonjakan angka kemiskinan dan putus sekolah," jelasnya
Dia mengingatkan, ketegangan sosial, termasuk demonstrasi dan instabilitas kawasan industri, menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan.
Untuk itu, Adik meminta pemerintah memperkuat pasar domestik sebagai benteng pertahanan ekonomi di tengah gejolak perdagangan global.
Selain itu, diversifikasi negara tujuan ekspor dan peningkatan kemudahan berusaha juga dinilai sangat penting.
Adik turut mengingatkan bahwa kepercayaan pelaku ekonomi terhadap pemerintah perlu diperbaiki untuk menjaga stabilitas.
Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo secara pribadi masih tinggi di atas 80 persen.
Namun, lanjutnya, kepercayaan tersebut turun 20 persen saat berbicara tentang pemerintahan dan kembali merosot 20 persen lagi pada kebijakan yang dikeluarkan.
Kondisi ini membuat kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah berada di bawah 50 persen.
"Situasi ini perlu menjadi koreksi serius, dan pemerintah harus memperbaiki komunikasi sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih konkret," tegas Adik.
Dirinya mengajak semua pihak untuk lebih inovatif, adaptif, dan memperkuat kolaborasi demi menghadapi tantangan besar ini. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama