RADARTUBAN — Di tengah sorotan publik soal efisiensi anggaran, pemerintah Indonesia justru membuat gebrakan mengejutkan: memborong 48 unit jet tempur generasi baru KAAN dari Turki dengan nilai fantastis lebih dari Rp 160 triliun.
Langkah ini memicu pro-kontra di kalangan pengamat ekonomi, mengingat kondisi keuangan negara yang sedang berada di ujung tanduk.
Ekonom dari Center for Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mempertanyakan sumber dana untuk pembelian alutsista canggih tersebut.
Dia menilai, keputusan itu tidak sejalan dengan situasi APBN yang tengah mengalami tekanan berat.
“Saya tidak mengerti, mau dibayar pakai apa? Uangnya (APBN) sudah hampir tidak ada, kecuali menambah utang. Tapi itu bisa membuat Indonesia terperangkap utang dan menjadi negara yang gagal secara sistemik,” tegas Bhima.
Menurut data Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp 662 triliun.
Sementara penerimaan pajak sebesar Rp 2.200 triliun, sekitar 25 persennya atau Rp 552 triliun harus digelontorkan hanya untuk membayar bunga utang.
Sebagai perbandingan, biaya pembelian jet KAAN bahkan lebih besar dari dana abadi pendidikan LPDP yang hanya Rp 154 triliun, dan menyentuh sepertiga dari total anggaran perlindungan sosial senilai Rp 504,7 triliun yang menyasar jutaan rakyat Indonesia.
Bhima mengingatkan, bila pembelian jet tempur menggunakan APBN, maka potensi crowding out terhadap belanja prioritas seperti pendidikan dan kesehatan akan semakin besar.
Langkah borongan jet tempur ini bukan hal baru bagi Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan sudah meneken pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis senilai lebih dari Rp 130 triliun, plus sederet alutsista lain seperti tank tempur dan drone canggih.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membela langkah ini dengan menyatakan bahwa penguatan pertahanan tetap menjadi kebutuhan strategis meskipun pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja.
“Efisiensi bukan berarti tidak berbelanja. Memperkuat pertahanan dengan menggunakan alutsista-alutsista memang itu kita butuhkan,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8) lalu.
Kesepakatan pembelian jet KAAN terjadi saat pemerintah juga tengah mengetatkan sabuk pengeluaran untuk sektor lain.
Ironisnya, pembelian itu dilakukan saat kondisi fiskal nasional sedang tekor, dan ketika masyarakat tengah menagih kepastian soal subsidi pendidikan, akses layanan kesehatan, hingga ketahanan pangan.
Publik pun mulai mempertanyakan, apakah langkah ini benar-benar kebutuhan strategis atau hanya ambisi simbolik untuk unjuk kekuatan militer di panggung internasional. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama