RADARTUBAN – Gejolak politik di Kabupaten Pati memasuki babak panas. Desakan mundur kepada Bupati Sudewo terus menggelinding bak bola salju usai kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Aksi protes yang diwarnai kericuhan itu memaksa DPRD Pati mengambil langkah ekstrem: membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan sang bupati.
Tidak berhenti di situ, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, yang menaungi Sudewo, ikut angkat suara.
Orang dekat Prabowo itu menegaskan telah menyampaikan pesan langsung kepada Bupati Pati agar tidak mengabaikan aspirasi rakyat, apalagi membuat kebijakan yang menambah beban hidup warga.
“Saya terus memonitor aksi di Pati. Situasi memang sudah kondusif, tapi saya sudah mengingatkan langsung Bupati Sudewo: kebijakan itu harus berpihak pada rakyat,” tegas Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/8) dilansir dari JawaPos.com.
Sugiono juga mengutip pesan keras Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang mewanti-wanti seluruh kepala daerah kader Gerindra untuk selalu menghitung dampak setiap kebijakan bagi rakyat terkecil di wilayahnya.
“Kita ini partai yang lahir dari perjuangan rakyat. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati,” ujar politisi muda yang menjabat Menteri Luar Negeri itu.
Sidang paripurna DPRD Pati pada Rabu (13/8) berjalan panas. Hanya beberapa jam usai kericuhan di depan Kantor Bupati, seluruh fraksi – termasuk Gerindra sebagai partai pengusung Sudewo – sepakat mengetuk palu pembentukan Pansus Hak Angket.
Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar kompak mendukung langkah tersebut.
“Mencermati kondisi masyarakat dan banyaknya warga yang terluka, kami sepakat mengambil hak angket,” ujar pimpinan DPRD yang langsung disambut riuh tanda persetujuan anggota dewan.
Sementara itu, meski tekanan datang dari berbagai arah, Bupati Sudewo menegaskan tak akan mundur.
Mantan anggota DPR RI dua periode itu berdalih dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis, sehingga pemberhentian harus sesuai prosedur konstitusi.
“Saya dipilih rakyat secara demokratis, jadi tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” ucapnya mantap.
Krisis ini diprediksi masih akan berlanjut, mengingat gelombang protes belum benar-benar reda.
Apalagi, isu kenaikan PBB-P2 250 persen-meski akhirnya dibatalkan-dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi.
Langkah DPRD dan tekanan internal partai menjadi babak baru dari drama politik Pati.
Kini, semua mata tertuju pada hasil kerja Pansus Hak Angket dan manuver Bupati Sudewo dalam mempertahankan kursinya sebagai orang nomor satu di Pati. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni