RADARTUBAN - Fenomena terapis palsu semakin marak di kota-kota besar, terutama Jakarta dan Surabaya.
Mereka mengaku sebagai tenaga fisioterapi padahal tidak memiliki dasar ilmu kedokteran yang memadai.
Ironisnya, praktik tersebut tidak hanya mematok biaya tinggi, tetapi juga menjerumuskan masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan terapi kesehatan secara layak di rumah sakit menggunakan BPJS.
Kasus terapis palsu ini mulai merebak sejak akhir pandemi tahun 2022 dan semakin banyak memakan korban hingga saat ini, termasu terapi kretek-kretek yang abal.
Dengan memanfaatkan media sosial, mereka memasarkan layanan melalui video iklan yang dikemas meyakinkan.
Dalam tayangan tersebut, pasien terlihat seolah-olah sembuh setelah satu kali tindakan, padahal banyak di antaranya hanyalah settingan.
Masyarakat yang tertarik pada janji penyembuhan instan kemudian membeli paket terapi dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Sayangnya, bukan sembuh yang didapat, tetapi kondisi tubuh justru semakin memburuk.
Fisioterapis profesional, Gideon May Christian, menilai praktik terapis palsu ini sudah sangat meresahkan.
Menurutnya, masyarakat seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas medis resmi dengan biaya terjangkau, bukan justru tertarik pada iklan yang menyesatkan.
“Banyak pasien yang seharusnya bisa terapi di rumah sakit dengan BPJS, malah terjerumus ke dalam paket terapi kesehatan yang harganya ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Padahal, selain tidak kompeten, layanan itu berisiko memperparah kondisi pasien,” ungkap Gideon.
Ia menambahkan, strategi pemasaran para terapis palsu sangat berbahaya karena menggunakan metode manipulasi visual.
“Mereka menampilkan video pasien yang tampak sakit, lalu seolah-olah sembuh dalam sekejap. Padahal, banyak pasien itu sudah disetting sehat dan berpura-pura sakit. Ini murni teknik marketing yang menipu,” jelasnya.
Menurut Gideon, diperlukan tindakan promotif dan preventif dari dokter, fisioterapi, serta tenaga kesehatan lainnya untuk menekan maraknya praktik ini.
Edukasi harus dilakukan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah agar publik memahami perbedaan layanan medis resmi dan praktik ilegal.
“Kalau masyarakat lebih paham, mereka tidak mudah tergoda iklan media sosial. Edukasi menjadi kunci agar masyarakat lebih kritis dalam memilih layanan terapi kesehatan,” tegasnya.
Kejadian ini menjadi alarm penting bagi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih layanan kesehatan.
Selain itu, Gideon berharap pemerintah dan otoritas terkait meningkatkan pengawasan terhadap praktik ilegal.
Dengan sinergi antara masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah, diharapkan maraknya terapis palsu bisa ditekan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan sesuai standar. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni