RADARTUBAN — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menopang akses kesehatan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia kini mendapat perhatian serius pemerintah.
Demi menjaga keberlanjutan layanan dan arus kas yang sehat, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan kreatif sekaligus memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Langkah strategis ini diungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, Senin (18/8).
Menurutnya, keberlanjutan JKN tidak boleh hanya bergantung pada iuran peserta, tetapi juga harus diimbangi dengan inovasi pembiayaan.
“Kami menyiapkan pembiayaan kreatif, termasuk mekanisme supply chain financing, agar arus kas BPJS Kesehatan tetap sehat dan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan berjalan lancar,” tegas Isa dikutip dari Lenteratoday.
Pemerintah sadar, menjaga likuiditas DJS Kesehatan tidak cukup hanya dengan inovasi finansial.
Karena itu, kolaborasi antar K/L ditekankan agar tata kelola semakin kuat, efisiensi pendanaan meningkat, serta manfaat program JKN bisa lebih optimal.
“Sinergi lintas lembaga sangat penting, bukan hanya menjaga kas tetap stabil, tapi juga memastikan peserta benar-benar mendapat pelayanan kesehatan tanpa hambatan,” tuturnya.
Iuran BPJS Naik 2026? Ini Kata Pemerintah
Tak berhenti di situ, pemerintah juga mulai menyiapkan skema penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada 2026.
Namun Isa memastikan kebijakan ini tidak akan asal naik, melainkan dilakukan bertahap dan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Prinsipnya, JKN harus tetap berkelanjutan tanpa menambah beban berat bagi peserta,” ujarnya menegaskan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Dengan inovasi pembiayaan plus sinergi antar lembaga, JKN diharapkan terus berjalan stabil, memberi akses kesehatan yang lebih merata, serta menjamin keberlangsungan layanan bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni