RADARTUBAN - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyoroti beragam persoalan yang terus berulang dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dia menilai, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah secara terpisah dari Kementerian Agama.
“Penyelenggaraan haji dan umrah ini selalu diwarnai masalah, dari zaman dulu sampai sekarang. Ada saja persoalannya,” ujarnya.
Adies mencontohkan sejumlah kendala yang ditemukan Tim Pengawas Haji DPR pada musim haji 2025, seperti makanan jemaah yang tidak sesuai kontrak, transportasi yang tidak memadai di Arafah dan Mina, serta distribusi Kartu Nusuk yang terlambat.
Bahkan, dugaan korupsi terkait kuota haji dan penurunan kualitas layanan konsumsi jemaah pada periode 2024–2025 kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan meringankan beban Kementerian Agama dan memungkinkan pengelolaan ibadah lebih fokus dan terstruktur.
Dia menyebut bahwa Indonesia sebagai negara dengan jemaah haji terbesar di dunia layak memiliki kementerian setara dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
“Kalau urusan haji dan umrah ditangani kementerian khusus, pengawasan bisa lebih kuat dan pelayanan lebih maksimal,” tegasnya.
Adies juga membuka kemungkinan bahwa Direktorat Jenderal Haji dan Umrah di Kemenag bisa ditarik ke kementerian baru tersebut, dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat kabupaten dan kota.
Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji agar jemaah tidak menjadi korban dari pengelolaan yang tidak rapi.
Menurutnya, pengalaman buruk yang terus berulang menunjukkan bahwa penataan ulang kelembagaan sudah sangat mendesak. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni