RADARTUBAN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan peringatan keras kepada masyarakat terkait penyalahgunaan rumah subsidi.
Ia menegaskan, program tersebut sejatinya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, bukan untuk dijadikan rumah mewah berlapis lantai.
Ambil Hak Orang Lain
Dedi mencontohkan, bila seseorang mengambil rumah subsidi kemudian merenovasi hingga tiga lantai, hal itu sama saja dengan mengambil hak orang lain.
Menurutnya, perilaku semacam ini dapat memicu kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.
“Rumah subsidi harusnya digunakan sebagaimana mestinya, bukan disulap jadi rumah mewah,” ujar Dedi.
Ancaman Konflik Sosial
Ia menilai, penyalahgunaan rumah subsidi tidak hanya merugikan masyarakat lain yang lebih membutuhkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Kondisi ini dikhawatirkan menambah masalah baru di tengah keterbatasan akses perumahan bagi warga berpenghasilan rendah.
Optimalkan KUR Perumahan
Selain itu, Dedi juga menyoroti pentingnya pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan agar berjalan lebih efektif.
Targetnya, 30 persen dari total pembangunan rumah nasional dapat diserap di Jawa Barat.
Menurutnya, pencapaian target tersebut akan memberikan efek ganda pada perekonomian daerah, mulai dari lapangan kerja hingga peningkatan daya beli masyarakat.
Pesan untuk Masyarakat
Peringatan Dedi Mulyadi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan subsidi rumah adalah fasilitas negara untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, ia berharap program ini tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi yang berlebihan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni