RADARTUBAN - Tingkat pengangguran Jawa Timur kembali menjadi perhatian serius setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menilai program Millenium Job Centre (MJC) belum mampu memberikan solusi mendasar.
Kritik ini muncul di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa banyak pekerja di berbagai sektor.
DPRD Jatim Nilai MJC Belum Fundamental
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hj. Wara Sundari Renny Pramana atau yang akrab disapa Bunda Renny, menegaskan bahwa MJC masih menghadapi sejumlah kelemahan.
Menurutnya, program yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu belum menjawab kebutuhan utama dunia kerja.
“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegasnya, seperti dikutip dari laman kominfo.jatimprov.go.id
Data BPS: Jatim Tertinggi Ketiga Nasional
Bunda Renny menyoroti fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pengangguran Jawa Timur per Februari 2025 masih mencapai 3,61 persen atau sekitar 894,5 ribu orang.
Angka ini memang menurun dari 4,19 persen pada Agustus 2024, namun tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
“Ingat MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya juga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Jangkauan Belum Merata
Lebih jauh, ia menyoroti jangkauan program yang masih sempit. Peserta Millenium Job Centre didominasi oleh anak muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat digital memadai, sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak terakomodasi.
“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” ujarnya.
Rekomendasi Perbaikan
Menurut Bunda Renny, pemerintah perlu mereorientasi Millenium Job Centre agar lebih menyasar sektor riil, memperluas akses bagi pemuda desa maupun korban PHK, serta memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur benar-benar mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Kami mendukung upaya pemberdayaan generasi muda, tapi jangan hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja. Yang paling penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan mereka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas politisi dari dapil Kediri tersebut.
Dengan kondisi pengangguran Jawa Timur yang masih tinggi, DPRD menegaskan pentingnya evaluasi serius agar MJC benar-benar bisa menjadi solusi ketenagakerjaan, bukan sekadar program seremonial. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni