RADARTUBAN - Turunnya dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp 611 miliar harus menjadi momentum pemerintah daerah menghilangkan ketergantungan pada pusat.
Bertahap mulai menyiapkan kebijakan baru untuk menuju kemandirian fiskal.
Harapannya, ketika terjadi pemangkasan dana transfer, daerah bisa membiayai sendiri.
Terkait problem tersebut, DPRD Tuban mendorong pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) plus menyisir potensi pendapatan baru untuk daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Tuban Tri Astuti mengatakan, nota penjelasan APBD 2026 yang disampaikan pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup baik.
Ketika pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun, PAD ditingkatkan hingga Rp 13,38 persen dari target 2025 Rp 717 miliar menjadi Rp 813 miliar atau bertambah Rp 95 miliar.
‘’Ini sinyal baik.’Kami Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi peningkatan kinerja PAD tersebut, karena menunjukkan arah kebijakan yang konsisten menuju kemandirian fiskal daerah,’’ ujarnya.
Menurut dia, selama ini struktur APBD Tuban masih bergantung pada pusat. Termasuk di 2026, dari proyeksi pendapatan Rp 2,9 triliun, yang bersumber dari dana transfer sebesar Rp 2,1 triliun atau sebesar 81,6 persen dari total pendapatan.
Sementara dari PAD hanya Rp 813 miliar. Ini menunjukkan ketergantungan fiskal masih sangat tinggi.
‘’Oleh karena itu, kami menekankan perlunya strategi jangka menengah untuk menurunkan ketergantungan fiskal dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan asli daerah,’’ ujarnya.
Politikus dari dapil II (Palang, Plumpang, Widang) itu menyampaikan, meski pemerintah daerah meningkatkan besaran PAD cukup signifikan, namun harus tetap memikirkan masyarakat.
Dia menegaskan, kenaikan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah harus dikaji sumber-sumbernya.
Dengan demikian, strategi intensifikasi pajak tidak menimbulkan tekanan fiskal bagi masyarakat kecil dan sektor informal.
‘’Peningkatan PAD sebaiknya tidak bersumber dari kenaikan tarif retribusi yang berpotensi membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil,’’ tegasnya.
Astuti berharap peningkatan PAD dilakukan dengan mengoptimalisasi pajak daerah berbasis digital.
Pemerintah daerah juga harus memperluas implementasi digital revenue sistem untuk pajak hotel, restoran, dan reklame.
Seperti pemutakhiran basis data aset dan wajib pajak. Berikutnya, peningkatan peran BUMD.
‘’Kami mendukung langkah restrukturisasi BUMD agar menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber PAD,’’ bebernya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban Mukson mengatakan, dengan turunnya dana transfer pusat dari pemerintah pusat, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah semakin meningkatkan kinerja dalam menaikkan PAD.
‘’Ke depan agar belanja bisa lebih banyak dibiayai PAD,’’ ujarnya.
Dia mewanti-wanti perlunya peningkatan PAD dibarengi dengan pemetaan potensi pendapatan baru.
Mukson tidak berharap upaya meningkatkan pendapatan daerah, justru membebani masyarakat, seperti peningkatan retribusi dan pajak.
‘’Saya kira masih banyak potensi baru yang bisa digali, sehingga tidak membebani masyarakat,’’ ujar wakil rakyat dari dapil V (Parengan, Singgahan, Bangilan, Senori, dan Parengan) itu.
Mukson juga berharap pengurangan dana transfer tidak mengurangi belanja wajib dan program – program pemerintah daerah yang langsung menyentuh masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
‘’Pelayanan harus tetap maksimal. Jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan,’’ tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memastikan, meski dana transfer dari pusat turun hingga Rp 611 miliar, namun pihaknya tidak akan mengurangi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
‘’Pelayanan publik kepada masyarakat akan berjalan sebaik mungkin,’’ bebernya.
Dia menyebut, meski banyak anggaran dipangkas, untuk proyek-proyek strategis yang berkaitan langsung dengan masyarakat juga tidak akan banyak menurun. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama