RADARTUBAN – Dunia kembali menatap cermin fiskalnya. Dari Tokyo hingga Moskow, dari Singapura sampai Jakarta, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi tolok ukur seberapa sehat nafas ekonomi setiap negara.
Data terbaru International Monetary Fund (IMF) tahun 2025 dikutip dari wartaekonomi membuka peta besar.
Jepang masih menjadi negara dengan rasio utang tertinggi di dunia, mencapai 235 persen dari PDB. Sementara Rusia menjadi yang terendah, hanya 21,4 persen.
Di antara keduanya, ada Indonesia—dengan posisi moderat: 39,86 persen dari PDB, tidak masuk dalam delapan tertinggi maupun terendah.
Namun angka itu menyimpan cerita panjang tentang bagaimana negara ini menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan kewaspadaan fiskal.
Baca Juga: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Berhak Dapat Pemutihan Utang Iuran
Jepang: Raksasa Ekonomi yang Terlilit oleh Dirinya Sendiri
Jepang adalah contoh klasik negara maju yang hidup di bawah bayang-bayang utangnya sendiri. Dengan rasio utang menembus 235 persen dari PDB, Negeri Sakura bisa dibilang hidup dari utang, tapi juga bertahan karenanya.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Jepang membiayai stimulus ekonomi, subsidi, dan proyek publik menggunakan surat utang negara.
Namun berbeda dengan krisis utang di negara lain, utang Jepang sebagian besar dibiayai oleh investor domestik—terutama bank dan dana pensiun nasional.
Artinya, risiko gagal bayar rendah. Tapi efek sampingnya nyata: beban bunga menumpuk, sementara ruang fiskal makin sempit.
Ekonom Jepang menyebutnya “fiscal fatigue” —kelelahan fiskal yang menggerogoti kemampuan negara berinvestasi di masa depan.
“Jepang menjadi contoh ekstrem bagaimana utang bisa menopang sekaligus menjerat,” ujar seorang analis Asia Timur di Tokyo, dikutip dari laporan IMF. “Selama suku bunga rendah, mereka masih aman. Tapi kalau bunga naik, situasinya bisa berubah total.”
Singapura dan Yunani: Dua Cerita Berbeda dari Angka Tinggi
Singapura menempati posisi kedua dengan rasio 175 persen, tapi kisahnya jauh berbeda dari Jepang atau Yunani.
Negeri mungil ini berutang besar bukan karena defisit kronis, melainkan strategi investasi negara.
Pemerintah Singapura menerbitkan surat utang untuk membiayai proyek-proyek produktif yang hasilnya kembali ke kas negara.
Yunani, di sisi lain, masih belum sepenuhnya pulih dari krisis utang 2010-an. Dengan rasio 142 persen, negeri para filsuf itu tetap bergulat dengan pertumbuhan rendah dan ketergantungan pada bantuan Uni Eropa.
Italia (137 persen), Amerika Serikat (123 persen), dan Prancis (116 persen) mengikuti di belakang.
Ketiganya menunjukkan pola serupa: negara maju yang terlalu nyaman menumpuk utang karena pasar masih percaya pada kekuatan ekonominya.
Rusia: Bertahan di Tengah Tekanan Global
Berbanding terbalik, Rusia justru mencatat rasio utang terendah: 21,4 persen.
Angka ini mencengangkan di tengah sanksi ekonomi dan tekanan geopolitik yang mereka hadapi.
Bagaimana bisa?
Kuncinya ada pada strategi fiskal konservatif Kremlin. Sejak 2014, Rusia menahan pengeluaran, meningkatkan cadangan devisa, dan mengandalkan pendapatan dari ekspor energi.
Hasilnya, ekonomi mereka lebih tahan guncangan dan tidak bergantung pada pinjaman luar negeri.
Rusia bahkan memiliki sovereign wealth fund besar, National Wealth Fund, yang digunakan untuk menopang belanja negara tanpa harus menambah utang baru.
Meski begitu, risiko tetap mengintai. Ketergantungan besar pada komoditas ekspor membuat ekonomi Rusia rentan bila harga energi jatuh.
Denmark, Taiwan, dan Kazakhstan: Negara Disiplin Fiskal
Di bawah Rusia, negara-negara seperti Taiwan (24 persen), Kazakhstan (25,4 persen), dan Denmark (26,6 persen) menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal disiplin menjaga stabilitas.
Mereka jarang berutang di luar kemampuan, cenderung menahan belanja konsumtif, dan fokus pada produktivitas sektor riil.
Denmark bahkan memiliki sistem pajak yang efisien dan rasio tabungan nasional tinggi—dua hal yang membuat mereka nyaris tak perlu berutang besar.
Indonesia: Aman, Tapi Harus Tetap Waspada
Indonesia dengan rasio 39,86 persen terhadap PDB bisa dikatakan masih di zona aman menurut standar internasional.
Pemerintah kerap menegaskan bahwa batas maksimal aman versi Undang-Undang Keuangan Negara adalah 60 persen. Namun angka aman bukan berarti tanpa ancaman.
Sejak pandemi COVID-19, defisit fiskal meningkat dan sebagian pembiayaan masih bergantung pada utang, baik dalam negeri maupun global bond.
Kenaikan suku bunga global juga memperberat biaya bunga utang Indonesia, yang kini mulai mendekati Rp 500 triliun per tahun.
“Indonesia masih sehat, tapi ruang fiskalnya makin menyempit,” kata seorang ekonom dari FEB UI. “Kalau pendapatan pajak tak naik signifikan, belanja produktif bisa tertekan oleh beban bunga.”
Faktor lain adalah nilai tukar rupiah. Ketika dolar menguat, beban pembayaran utang luar negeri otomatis ikut naik.
Inilah sebabnya pengelolaan utang tak bisa dilepaskan dari kebijakan moneter dan ekspor.
Utang Bukan Musuh, tapi Cermin Disiplin
Dari semua data itu, satu benang merah bisa ditarik: utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dikelola.
Negara dengan utang besar belum tentu rapuh, tapi yang lalai mengelolanya pasti tergelincir.
Negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat tetap kuat karena kredibilitas ekonomi dan stabilitas politik mereka.
Sebaliknya, negara dengan rasio rendah seperti Rusia dan Kazakhstan bertahan karena kehati-hatian dan disiplin fiskal.
Bagi Indonesia, pelajaran pentingnya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kewaspadaan.
Utang boleh tumbuh, asal diarahkan pada hal produktif—bukan untuk subsidi konsumtif atau menambal defisit jangka pendek.
Peta Utang, Peta Ketahanan
Laporan IMF 2025 sesungguhnya lebih dari sekadar daftar angka. Ini adalah peta ketahanan ekonomi dunia, yang memperlihatkan siapa yang mampu bertahan dengan beban, dan siapa yang bisa jatuh karena kelalaian fiskal.
Di tengah ketidakpastian global, disiplin fiskal kini menjadi perisai terakhir.
Jepang mungkin masih bisa bertahan dengan utang 235 persen karena kepercayaan publiknya tinggi.
Tapi bagi negara berkembang seperti Indonesia, batas sabarnya jauh lebih tipis.
Karena dalam ekonomi, utang adalah janji. Dan setiap janji, cepat atau lambat, akan menagih balasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni