RADARTUBAN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek besar pemindahan ibu kota negara Indonesia, masih menjadi sorotan publik baik di dalam maupun luar negeri.
Sejak dimulai pada tahun 2022, progres pembangunan terus berjalan dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, total dana yang telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan IKN mencapai Rp 89 triliun.
“Untuk tahap awal pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai 2024, anggaran negara telah mengeluarkan investasi sebesar Rp 89 triliun,” ujar Basuki usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara.
Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 menara hunian, sistem air bersih, sanitasi, embung, kolam retensi, gedung perkantoran, hingga tempat ibadah seperti masjid, basilika, dan gereja.
Transparansi Anggaran Semakin Terbatas
Belakangan, akses publik terhadap detail penggunaan anggaran APBN untuk proyek IKN menjadi semakin terbatas.
Hal ini disebabkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak lagi menyampaikan pembaruan data secara rutin melalui konferensi pers bulanan mengenai Kinerja dan Fakta APBN.
Pernyataan terakhir Kementerian Keuangan pada Januari 2025 menyebutkan bahwa penyerapan APBN untuk proyek IKN tahun 2024 mencapai Rp 43,4 triliun, atau 97,3% dari total alokasi sebesar Rp 44,5 triliun.
Realisasi Anggaran Sejak 2022
Sejak awal dimulainya proyek hingga akhir 2024, total anggaran yang telah diserap mencapai Rp 75,8 triliun, dengan rincian:
- Tahun 2022: Rp 5,5 triliun
- Tahun 2023: Rp 27 triliun
- Tahun 2024: Rp 43,3 triliun
Pada awal 2025, proyek IKN belum memiliki anggaran baru yang berdiri sendiri. Namun, Presiden Prabowo Subianto kemudian menyetujui skema anggaran multi-tahun periode 2025–2029 senilai Rp 48,8 triliun.
Percepatan Melalui Perpres Baru
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Presiden juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang revisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang menegaskan percepatan pembangunan IKN.
Peraturan yang disahkan pada 30 Juni 2025 ini menetapkan target menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada tahun 2028, seiring dengan relokasi aparatur sipil negara (ASN) dan penyelesaian berbagai infrastruktur penunjang.
Total Biaya Capai Rp 466 Triliun
Mengacu pada rancangan awal pembangunan, total biaya proyek IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Dari jumlah tersebut, APBN hanya menanggung sebagian kecil, yaitu sekitar Rp 90,4 triliun.
Sumber pembiayaan lainnya berasal dari:
- BUMN/BUMS: Rp 123,2 triliun
- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp 252,5 triliun
Komitmen Investasi Terus Bertambah
Hingga saat ini, Otoritas IKN telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri atas:
- Rp 66,3 triliun dari investasi swasta, dan
- Rp 158,72 triliun melalui skema KPBU.
Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, terowongan multi-utilitas, serta penyediaan hunian di kawasan IKN.
Dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak, pemerintah optimistis IKN dapat berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan pada 2028. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni