RADARTUBAN - Wacana untuk memberikan gelar pahlawan ke sejumlah tokoh di masa lalu mulai mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.
Salah satunya, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Dia mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dan menyelaraskan dalam memberikan gelar pahlawan nasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang digelar di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11).
Megawati menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak boleh diberikan secara sembarangan.
Dia menyoroti bahwa pemberian gelar tersebut harus memperhatikan rekam jejak perjalanan perjuangan, nilai-nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral tokoh terhadap bangsa.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga berbagi pengalaman pahit terkait ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, yang pernah dihentikan dan dicabut amanah kepresidenannya melalui TAP MPRS tanpa proses pengadilan.
Menurut Megawati, perlakuan tersebut tidak adil dan seharusnya jika Bung Karno bersalah, proses hukum yang adil harus dijalankan.
Pernyataan Megawati ini selaras dengan sorotan mengenai pentingnya makna pahlawan sebagai simbol ideal yang menjadi teladan bagi generasi muda serta kehati-hatian dalam setiap penetapan gelar tersebut.
Megawati juga menolak keras memberikan gelar pahlawan yang asal-asalan dan tanpa kajian yang mendalam.
Pendekatan tersebut untuk menjaga martabat dan menghormati gelar pahlawan, sekaligus menghormati nilai-nilai perjuangan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama