RADARTUBAN - PAD terancam turun menjadi perhatian serius bagi DPRD Jawa Timur.
Setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer dan dana bagi hasil (DBH), DPRD Jatim berupaya mencari solusi agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Salah satu langkah strategis yang kini disiapkan adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan harapan bisa menjadi mesin ekonomi baru bagi daerah.
DPRD Jatim Kejar Optimalisasi BUMD
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menyatakan bahwa pembentukan Pansus BUMD merupakan hasil evaluasi kinerja perusahaan daerah selama satu tahun terakhir.
Langkah ini dianggap penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini berpotensi menurun akibat pemangkasan dana pusat.
“Persiapan yang dilakukan untuk Pansus BUMD berdasarkan data-data yang sudah terkumpul satu tahun di kami,” tegas Abu Bakar, yang juga mantan Wali Kota Kediri.
Menurutnya, PAD terancam turun karena adanya kebijakan pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat DPRD Jatim menaruh harapan besar agar BUMD mampu menjadi tulang punggung baru bagi keuangan daerah.
“Kita pengin tahu kinerja pengelola BUMD itu seperti apa. Karena saat ini dana bagi hasil dikurangi pemerintah pusat, otomatis PAD kita akan berkurang. Solusinya, ya kinerja BUMD harus digenjot,” ujarnya.
Pendapatan Asli Daerah Butuh Inovasi
Abdullah menambahkan, penurunan dana sekitar Rp4,4 triliun berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan daerah.
Apalagi, kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah selama ini berasal dari pajak kendaraan bermotor yang ikut melambat.
Maka dari itu, DPRD Jatim menilai perlu ada langkah cepat agar BUMD tak hanya bertahan, tapi bisa lebih agresif dalam menciptakan keuntungan.
“Kami akan mencari solusi bersama, bagaimana supaya BUMD punya kinerja lebih baik. Kami menilai kinerja BUMD sekarang masih kurang agresif, lah. Harus lari cepat sekarang,” imbuhnya.
Evaluasi BUMD Jadi Kunci
Langkah DPRD Jatim membentuk Pansus BUMD bukan sekadar formalitas. Pansus ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, tata kelola, serta sumber daya manusia di setiap BUMD.
Hasil kerja Pansus nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Timur, termasuk kemungkinan restrukturisasi hingga pembubaran perusahaan daerah yang dinilai tidak produktif.
Dengan pendekatan ini, DPRD berharap potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan, dan PAD terancam turun bisa diantisipasi lebih awal.
Jika langkah ini berhasil, BUMD tak hanya menjadi aset daerah di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi Jawa Timur yang tangguh dan berdaya saing. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni