RADARTUBAN - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Percepatan Reformasi Polri bahwa keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada penegakan hukum yang adil.
Ia menegaskan bahwa hukum boleh saja lengkap dan diatur dengan institusi yang mampu, namun jika pelaksanaannya tidak adil, sangat sulit bagi bangsa untuk mencapai kesuksesan.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada Komisi Reformasi Polri pada Jumat, (7/11), di Istana Merdeka, Jakarta.
Prabowo menyoroti pentingnya supremasi hukum yang adil sebagai landasan utama pembangunan bangsa.
Ia menyebutkan bahwa kemajuan ekonomi dan infrastruktur pembangunan tidak akan membawa hasil yang optimal tanpa adanya kepastian dan keadilan hukum.
Langkah konkretnya, Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bertugas mengkaji institusi kepolisian secara menyeluruh serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan.
Komisi ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan melibatkan sejumlah tokoh penting di bidang hukum dan keamanan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Prabowo juga membuka kemungkinan evaluasi lembaga lain di luar Polri demi perbaikan tata kelola hukum secara lebih luas.
Selain mengingatkan agar Komisi tidak ragu-ragu dalam mengidentifikasi masalah internal Polri, Prabowo menegaskan bahwa Polri adalah salah satu elemen krusial dalam pembangunan bangsa yang harus dilaksanakan secara transparan dan profesional untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.
Dengan arahan ini, Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil bukan hanya kebutuhan institusi, tetapi menjadi kunci utama bagi kemajuan bangsa dan pencapaian tujuan negara secara menyeluruh. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni