RADARTUBAN – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran jumbo untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatra yang diguncang rangkaian bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah mengamankan ruang fiskal sekitar Rp 60 triliun khusus untuk penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers bersama sejumlah pejabat terkait.
Namun, sumber dana yang disebut berasal dari “efisiensi rapat yang tidak jelas” membuat publik ramai membahas dan mengkritisi pernyataan itu.
Efisiensi Belanja Jadi Sumber Anggaran
Purbaya menjelaskan bahwa alokasi Rp 60 triliun tersebut bukan hasil pemotongan terhadap belanja-belanja strategis.
Pemerintah, menurutnya, melakukan realokasi dari pos anggaran yang dinilai kurang produktif.
Efisiensi dilakukan pada beberapa pos belanja seperti kegiatan rapat, perjalanan dinas, dan program administratif yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik.
“Sudah terlihat ada sekitar Rp 60 triliun. Jadi tidak perlu khawatir, dananya tersedia. Bukan dari pemotongan anggaran penting, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Kalau yang jelas ya tidak apa-apa,” ujar Purbaya yang dikutip dari Pojoksatu.
Ia menegaskan efisiensi ini dirancang agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal tanpa harus mengurangi belanja modal ataupun transfer ke daerah yang bersifat vital.
Istilah ‘Rapat Tidak Jelas’ Picu Sorotan Publik
Ungkapan Menkeu yang menyebut sebagian besar efisiensi berasal dari “rapat tidak jelas” langsung menuai reaksi publik, analis fiskal, hingga pemerhati anggaran.
Beberapa pihak menilai istilah tersebut terkesan kurang tepat dan bisa menciptakan persepsi keliru tentang prioritas pemerintah.
Publik meminta adanya rincian yang lebih transparan mengenai jenis kegiatan apa saja yang dipangkas serta besaran efisiensi tiap sektor.
Di sisi lain, sebagian pihak menilai langkah efisiensi ini wajar, bahkan perlu, mengingat konteks bencana dengan kebutuhan penanganan yang mendesak.
Tantangan Fiskal di Tengah Situasi Darurat
Menurut pengamat, tantangan terbesar bukan hanya menyediakan anggaran, tetapi memastikan penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyimpangan.
Purbaya memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan. “Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi bagaimana memastikan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama para korban bencana,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka menengah agar aktivitas sosial dan produktivitas warga Sumatera segera pulih.
Pemulihan Sumatera Ditargetkan Lebih Cepat
Anggaran Rp60 triliun ini diharapkan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana besar yang memukul berbagai wilayah Sumatera.
Mulai dari infrastruktur, layanan publik, hingga pemulihan ekonomi akan mendapat porsi perhatian.
Meski demikian, publik dan legislatif masih menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar dana sebesar itu tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni