RADARTUBAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan ganda pasca-bencana banjir bandang dan longsor besar di akhir tahun 2025.
Peristiwa yang melanda 16 kabupaten/kota ini diperparah oleh gempa bumi susulan, curah hujan ekstrem, dan potensi ancaman global yang disebut "Megatrush".
Kerusakan infrastruktur yang masif memaksa pihak berwenang memperpanjang upaya tanggap darurat sambil menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) jangka panjang.
Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat, dalam podcast di kanal YouTube Cerita Untungs (12/12), mengungkapkan bahwa bencana ini mengakibatkan ratusan korban jiwa dan hilang, serta berdampak pada hampir 300 ribu orang.
Kerusakan fisik dilaporkan mencapai Rp 5 triliun, namun untuk tahap rehab rekon secara menyeluruh, termasuk pembangunan kembali jalan, jembatan, sekolah, dan perumahan, dana yang dibutuhkan diperkirakan minimal mencapai Rp 15 triliun.
Kerusakan yang luar biasa, dengan kedalaman longsoran mencapai 50 meter di beberapa ruas jalan, membuat perencanaan ulang infrastruktur menjadi suatu kewajiban, bukan sekadar perbaikan.
Oleh karena itu, perencanaan teknis baru dapat dimulai pada 2026, yang berarti implementasi konstruksi baru akan terealisasi pada 2027.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa rekonstruksi menyeluruh akan memakan waktu minimal dua tahun.
Tantangan ini juga diperberat dengan ancaman Megatrush dan retakan di perbukitan akibat curah hujan yang sangat tinggi (mencapai 800 milimeter per hari), memaksa pemerintah mencari kawasan relokasi baru yang aman bagi masyarakat di zona merah.
“Yakinlah bahwasanya bapak/ibu tidak sendirian. Pemerintah pusat dan daerah yang akan memikirkan bagaimana keperluan kalian hari ini, sampai nanti berada di tempat hunian permanen,” ujar Gubernur Mahyeldi kepada warganya yang tengah berada di pengungsian.
Analisis terhadap bencana longsor dan banjir menunjukkan indikasi kuat terkait deforestasi dan kurangnya daya tahan tanah.
Menanggapi akar masalah lingkungan ini, pemerintah provinsi telah mencanangkan visi jangka panjang untuk menjadi ‘Green Province’ (Provinsi Hijau).
Konsep utamanya adalah mengintegrasikan konservasi hutan dengan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial.
Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup sejahtera tanpa merusak hutan, sekaligus mendorong penanaman tanaman berbuah.
Program ini bertujuan memberdayakan 81% masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan agar dapat hidup sejahtera tanpa harus merusak hutan, serta mendorong penanaman dan budidaya tanaman berbuah, seperti madu klanceng (trigona).
Hingga kini, Sumatera Barat telah memiliki 340.000 hektar perhutanan sosial dan menargetkan peningkatan menjadi 700.000 hektar, didukung oleh pendanaan internasional dari Norwegia dan Jerman.
“Kita berupaya ya, bagaimana ke depan akan bisa lebih baik lagi, dan kemudian kawasan-kawasan kita lebih tertata lebih baik lagi,” tutupnya, optimistis bahwa strategi Green Province ini akan menjadi jawaban mitigasi jangka panjang. (*)
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=kCB6UsKKNTM
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni