RADARTUBAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengamankan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Benar, salah satunya,” kata Juru Bicara KPK Budi Peasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Budi menjelaskan, Ade Kuswara saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. “Betul, masih dilakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi tengah melakukan serangkaian OTT di wilayah Bekasi.
Hingga pukul 21.00 WIB, lembaga antirasuah tersebut telah mengamankan sepuluh orang dalam operasi tersebut, termasuk Ade Kuswara Kunang.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap seluruh pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
Sepanjang 2025, KPK telah menggelar sejumlah OTT di berbagai daerah. Pada Maret 2025, KPK melakukan OTT yang menjerat anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pada Juni 2025, OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Pada 7–8 Agustus 2025, KPK kembali menggelar OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Masih di bulan yang sama, tepatnya 13 Agustus 2025, OTT juga dilakukan di Jakarta dalam kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kemudian, pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Operasi serupa berlanjut pada 3 November 2025 dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid atas dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Disusul OTT pada 7 November 2025 terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi.
Terakhir, pada 9–10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.
Selain itu, pada 17–18 Desember 2025, KPK menggelar OTT di Tangerang yang menjerat seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp900 juta.
KPK memastikan seluruh OTT tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan praktik korupsi di tingkat pusat maupun daerah.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni