RADARTUBAN - Pemerintah resmi menghentikan impor industri beras dan beras khusus mulai tahun 2026 melalui Neraca Komoditas tahun depan, langkah yang terbukti memperkuat swasembada beras nasional.
Namun, kebijakan ini langsung mendapat sorotan dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), yang memperingatkan potensi gangguan pasokan bagi industri makanan olahan.
Peneliti senior CIPS, Hasran, menegaskan bahwa industri beras memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dari konsumsi beras petani lokal, sehingga ketiadaan impor berisiko memicu kenaikan biaya produksi secara signifikan.
Hasran mengkritik ketergantungan pada data produksi domestik yang belum akurat, di mana kuota impor beras industri tahun 2025 masih mencapai 443,9 ribu ton.
Penghentian total impor ini, katanya, mengabaikan kebutuhan pelaku usaha tanpa jaminan pengadaan pengganti yang memadai.
Akibatnya, harga produk olahan berbasis beras seperti mie instan, kerupuk, atau makanan bayi diprediksi akan melonjak, membebani konsumen hanya pada akhir tahun 2026
Proses penetapan Neraca Komoditas 2026 dinilai terlambat dan kaku, mencerminkan kinerja yang belum efisien.
CIPS menilai klaim swasembada beras terlalu dangkal, karena tidak membedakan segmen industri beras yang bergantung pada kualitas impor.
Reformasi sistem impor berbasis pasar diperlukan agar industri rendah tetap kompetitif tanpa menambah beban harga bagi masyarakat.
Pemerintah sebelumnya menolak usulan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor 380 ribu ton beras industri, yakin produksi lokal mencukupi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni