RADARTUBAN - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026.
Kebijakan ini diambil setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1) sore.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 mengenai perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Ia menyebutkan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran warga terdampak di lapangan.
Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi dan distribusi logistik di kabupaten/kota terdampak, serta kebutuhan percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung sejak 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Mualem.
Menurut dia, perpanjangan ini bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, penyaluran bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem juga mengajak seluruh unsur terkait, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh.
Ia berharap aktivitas pendidikan, permukiman warga, fasilitas publik, serta roda perekonomian dapat segera kembali normal.
“Saya menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilakukan sehingga konektivitas masyarakat bisa kembali pulih,” katanya.
Selain itu, Mualem meminta para bupati dan wali kota agar penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat diselesaikan paling lambat pada pekan ketiga Januari 2026. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh yang lebih baik dan berketahanan.
“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir dan bekerja memastikan proses pemulihan berjalan sebaik mungkin. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih,” ujar Mualem.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni