RADARTUBAN - Kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ibarat senam Poco-Poco, yang gerakannya maju dan mundur.
Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, mengatakan analogi tersebut merujuk pada pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai perubahan sistem itu berpotensi membuat demokrasi bergerak tidak menentu, bahkan mundur dari prinsip kedaulatan rakyat.
“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi harus bergerak maju, bukan justru dibuat maju-mundur,” ujar Syaeful dalam konferensi pers Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan, kajian ulang sistem Pilkada menjadi momentum penting untuk menentukan arah demokrasi Indonesia, apakah ingin semakin matang atau justru mengalami kemunduran.
Menurutnya, alasan untuk menekan praktik politik uang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“Masalah politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan dengan cara yang tepat, bukan dengan mengamputasi hak pilih masyarakat,” katanya.
Syaeful menambahkan, PDIP meyakini persoalan politik uang dapat diatasi tanpa harus mencabut kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerah.
Ia menilai upaya perbaikan sistem pengawasan, penegakan hukum, dan pendidikan politik jauh lebih relevan.
Senada dengan itu, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan bahwa hubungan emosional antara pemimpin dan rakyat hanya dapat terbangun melalui pemilihan langsung.
Menurutnya, seorang kepala daerah akan sulit memahami keresahan masyarakat jika ia hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD.
“Bagaimana pemimpin bisa merasakan langsung persoalan rakyat jika ia tidak dikenal oleh masyarakat luas? Jika ia hanya bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada rakyat, maka sulit berharap masalah rakyat bisa diselesaikan secara optimal,” ujar Seno.
Bagi PDIP, lanjut Seno, pemilu bukan semata-mata soal memenangkan kekuasaan, melainkan tentang bagaimana memimpin dengan amanah dan mengelola pemerintahan untuk kepentingan rakyat.
Di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih berat, hak rakyat untuk menentukan pemimpin lima tahunan justru harus dijaga.
“Apakah hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap layak juga akan diambil? Bagi kami, itu sulit diterima oleh akal sehat,” katanya.
Sebelumnya, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada 10–12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa rakernas bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari konsolidasi partai sebagai kekuatan penyeimbang yang bekerja nyata di tengah masyarakat.
“Rakernas akan membahas sikap politik partai, termasuk respons terhadap berbagai isu strategis seperti geopolitik, krisis ekologis, korupsi, ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal dan tanggung jawab kerakyatan partai,” ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1).
Hasto menambahkan, sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada akan diumumkan secara formal melalui rekomendasi hasil Rakernas I yang dijadwalkan pada Senin, 12 Januari 2026.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni