RADARTUBAN – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih menjadi sorotan publik terkait janjinya membagikan tarif dividen impor senilai 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 33 juta per warga negara Amerika Serikat.
Meski diumumkan sejak November 2025, hingga Februari 2026 kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kelanjutan janji tersebut, termasuk apakah program itu benar-benar akan dijalankan.
Trump pertama kali mengumumkan rencana "dividen nasional" melalui platform Truth Social pada 9 November 2025.
Dia mengklaim dana pembagian tersebut berasal dari pendapatan triliunan dolar AS hasil penerapan tarif impor terhadap sejumlah negara.
Baca Juga: Trump Murka Disindir Komedian Trevor Noah di Grammy Awards 2026, Ancam Tuntut Hukum
Dalam pernyataannya, Trump juga menyebut pendapatan tarif itu akan digunakan untuk membantu melunasi utang nasional Amerika Serikat yang mencapai sekitar 37 triliun dolar AS, sekaligus dibagikan kepada warga negara, kecuali kelompok berpenghasilan tinggi.
Dalam berbagai pidato dan wawancara, Trump kerap menyebut program tersebut sebagai buah dari keberhasilan kebijakan ekonominya, yang menurutnya ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik baru serta investasi dalam jumlah besar.
Namun hingga kini, belum ada mekanisme yang jelas mengenai siapa saja penerima dividen, kapan jadwal pencairan, serta apakah program tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kongres.
Dalam wawancara dengan NBC Nightly News pada 4 Februari, Trump sempat menegaskan bahwa dirinya satu-satunya pihak yang mampu merealisasikan rencana itu karena pemerintahannya disebut menerima ratusan miliar dolar AS dari tarif impor.
Meski demikian, saat ditanya lebih jauh mengenai kepastian program tersebut, Trump memberikan jawaban yang lebih hati-hati.
“Saya belum berkomitmen, tetapi mungkin akan dilakukan,” ujar Trump.
Alih-alih merinci lebih lanjut soal dividen bagi warga, Trump justru menyinggung wacana "dividen prajurit" sebesar 1.776 dolar AS atau sekitar Rp 29 juta untuk anggota militer.
Dalam laporan The New York Times pada Januari 2026, Trump bahkan mempertanyakan kembali perihal janjinya tersebut.
“Kapan saya menjanjikannya?” kata Trump, sebelum menambahkan bahwa program itu mungkin dilakukan pada akhir tahun atau bahkan lebih lambat, tanpa menjelaskan sumber dana selain dari tarif impor.
Janji ini muncul di tengah kebuntuan pembahasan anggaran di Kongres, yang membuat setiap rencana alokasi dana besar membutuhkan persetujuan politik yang tidak sederhana.
Sejumlah pengkritik menilai rencana Trump tidak realistis. Mereka menilai pendapatan tarif tidak sebesar klaim yang disampaikan, sementara masyarakat Amerika Serikat masih menantikan bentuk bantuan konkret di tengah tekanan inflasi dan tingginya beban utang. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama