RADARTUBAN – Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri sebesar Rp 55 triliun. Pencairan bantuan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada awal bulan Ramadhan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah memastikan THR akan dibayarkan, meski tanggal pasti pencairannya masih menunggu penetapan lebih lanjut.
“Yang jelas, di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa disalurkan,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta.
Baca Juga: THR Wajib Cair Sesuai Aturan! Pemerintah Siapkan Pos Pengaduan untuk Buruh yang THR-nya Tidak Cair
Belanja Negara Triwulan I Capai Rp 809 Triliun
Purbaya menjelaskan, proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun.
Angka tersebut mencakup anggaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta berbagai program prioritas lainnya.
Selain THR, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera senilai Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi sebesar Rp 13 triliun.
Ia menegaskan realisasi belanja negara pada triwulan pertama 2026 akan dilakukan tepat waktu guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kepala BGN Angkat Bicara soal THR Pegawai MBG Jelang Lebaran 2026, Begini Aturannya
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5–6 Persen
Menurut Purbaya, kinerja ekonomi nasional yang solid pada 2025 diperkirakan berlanjut hingga 2026.
“Perkiraan kami, pada triwulan pertama ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5,5 hingga 6 persen,” katanya. Ia menilai capaian tersebut berpotensi menjadi lompatan signifikan untuk membawa Indonesia keluar dari tren pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen.
Dari sisi permintaan, pemerintah mendorong penguatan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan meningkat pada triwulan I 2026, didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Dorongan Investasi dan Proyek Strategis
Dari sisi penawaran dan investasi, pemerintah mengakselerasi pembangunan sekitar 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai investasi Rp 90 triliun.
Selain itu, pembangunan 190 ribu unit rumah komersial, rumah subsidi, serta bantuan renovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) digelontorkan dengan total anggaran Rp20 triliun.
Pemerintah juga mencatat proyek hilirisasi Danantara yang ditandai peletakan batu pertama (groundbreaking) senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun.
Dengan berbagai proyek tersebut, total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 220 triliun. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni