RADARTUBAN – Pemerintah Indonesia tengah merampungkan persiapan strategis untuk mengirimkan personel militer ke Jalur Gaza, Palestina.
Langkah ini menjadi bagian dari partisipasi Indonesia dalam misi internasional yang berfokus pada stabilisasi dan pemulihan pascakonflik di wilayah tersebut.
Rencana pengerahan ini muncul di tengah dorongan global untuk memperkuat bantuan kemanusiaan serta menciptakan perdamaian berkelanjutan setelah konflik intens antara Israel dan Hamas.
8.000 Prajurit Disiapkan Bertahap
Personel TNI direncanakan bertugas di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Donny Pramono, menyampaikan bahwa TNI telah membentuk brigade gabungan berkekuatan 8.000 prajurit.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 personel diproyeksikan menjadi gelombang awal yang siap diberangkatkan pada April 2026. Sementara itu, sisa pasukan dijadwalkan menyusul pada Juni 2026.
Namun demikian, keberangkatan fisik pasukan tetap menunggu mandat resmi dari pemerintah pusat dan mekanisme internasional yang berlaku.
Menunggu Arahan Presiden
Hingga kini, tanggal pasti keberangkatan belum diumumkan. Rencana ini masih menunggu keputusan politik dari Presiden Prabowo Subianto.
Secara internal, TNI telah menggelar pertemuan pertengahan Februari 2026 untuk mematangkan struktur brigade komposit yang akan dikirim.
Tahapan persiapan meliputi verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan yang ditargetkan rampung pada Februari. Peninjauan akhir kesiapan pasukan dilakukan pada akhir bulan yang sama.
Targetnya, 1.000 personel awal berstatus siap administratif dan fisik pada awal April 2026, sedangkan seluruh 8.000 prajurit diharapkan dalam kondisi siaga penuh pada akhir Juni 2026.
Tunggu Hasil Pertemuan Dewan Perdamaian
Dari Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kepastian jadwal keberangkatan masih menunggu hasil pertemuan tingkat tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut dinilai krusial, mengingat Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi tersebut.
ISF sendiri merupakan inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas oleh Donald Trump setelah resolusi khusus Dewan Keamanan PBB pada akhir 2025.
Bukan Misi Tempur
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa pengerahan pasukan ini bukanlah operasi militer untuk berperang ataupun melakukan demiliterisasi.
Tugas utama ISF mencakup pengawasan wilayah, menjaga stabilitas, serta mendukung proses penyerahan senjata oleh pihak terkait. Prajurit Indonesia dipastikan tidak akan terlibat dalam pertempuran aktif atau konflik bersenjata langsung.
Indonesia disebut-sebut berpotensi menjadi negara pionir dalam pengiriman pasukan melalui skema ISF ke Gaza. Sejumlah laporan menyebut pergerakan bisa terjadi dalam hitungan minggu setelah pertemuan Dewan Perdamaian selesai.
Keputusan final kini tinggal menunggu lampu hijau politik dari pemerintah pusat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni