RADARTUBAN - NTT-NTB tetap tuan rumah PON 2028 menjadi keputusan strategis yang kini memasuki babak baru dengan munculnya wacana provinsi penyangga di tengah keterbatasan pembangunan fasilitas olahraga.
Wacana tersebut mengemuka setelah Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, menyatakan masih menunggu keputusan resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia sebelum menerbitkan surat penetapan terkait teknis tuan rumah bersama provinsi pendukung.
Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa PON 2028 tetap akan digelar di wilayah Indonesia Timur, yakni Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, meski tanpa tambahan pembangunan venue baru.
Pemerataan Pembangunan atau Realita Fiskal?
Penunjukan NTT-NTB tetap tuan rumah PON 2028 sebelumnya dipandang sebagai simbol pemerataan pembangunan olahraga ke kawasan timur Indonesia.
Namun, keterbatasan pembangunan infrastruktur memunculkan pertanyaan baru soal kesiapan daerah.
Menpora menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap skema provinsi penyangga.
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Erick kepada awak media di Graha Kemenpora.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa aspek legal dan tata kelola menjadi perhatian utama dalam persiapan PON 2028.
Erick juga menyinggung hasil kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri yang telah ditandatangani sebelumnya.
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebut Menpora.
Kondisi tersebut membuat konsep provinsi penyangga dinilai sebagai opsi realistis.
Skema Provinsi Penyangga dalam PON 2028
Dalam skema ini, NTT-NTB tetap tuan rumah PON 2028, tetapi sejumlah cabang olahraga berpotensi digelar di provinsi lain yang memiliki fasilitas memadai.
Erick menjelaskan bahwa keputusan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama KONI melalui rapat koordinasi nasional.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terang Erick.
Model ini dinilai sebagai bagian dari tren efisiensi anggaran dalam pembangunan fasilitas olahraga.
Erick bahkan mencontohkan praktik serupa dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia, yang juga mempertimbangkan optimalisasi fasilitas yang sudah ada.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan PON 2028.
Menunggu Payung Hukum Resmi
Hingga kini, surat resmi dari Kemenpora terkait teknis penyelenggaraan belum diterbitkan.
Erick menegaskan pentingnya dasar hukum yang jelas sebelum keputusan diumumkan.
“Suratnya memang belum saya keluarkan. Kalau mereka sudah (memutuskan), baru saya keluarkan. Karena memang payung hukumnya harus ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” urai Erick.
“Jadi saya minta payung hukumnya, tunggu KONI nanti,” pungkasnya.
Sikap tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam tata kelola anggaran publik.
Di sisi lain, publik menanti kepastian teknis pelaksanaan PON 2028, terutama terkait dampaknya terhadap pergerakan ekonomi lokal dan kesiapan atlet.
Ke depan, keputusan soal provinsi penyangga akan menjadi penentu apakah NTT-NTB tetap tuan rumah PON 2028 benar-benar menjadi simbol pemerataan pembangunan olahraga nasional atau sekadar kompromi atas keterbatasan fiskal yang ada. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni