RADARTUBAN – Instruksi penghematan energi benar-benar disikapi serius oleh sejumlah pemerintah daerah. Berbagai strategi diterapkan guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Mulai dari aksi nyeleneh bupati yang memilih mengayuh sepeda menuju kantor, hingga pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Bupati Sragen Sigit Pamungkas memberikan contoh nyata kepada bawahannya. Orang nomor satu di Bumi Sukowati itu memilih berangkat kerja dengan bersepeda dari rumah dinasnya di Jalan Sumonegoro menuju kantor Pemkab Sragen.
Jarak sekitar 5 kilometer (km) ditempuhnya dengan penuh semangat.
Aksi tersebut bukan sekadar untuk olahraga mencari keringat di pagi hari. Namun, merupakan bagian dari kampanye hemat energi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sragen.
Baca Juga: WFH Bukan Liburan, Mensos Saifullah Yusuf Tegas Ancam ASN Nakal dengan Sanksi hingga Pemecatan
ASN Wajib Transportasi Ramah Lingkungan
Langkah tersebut akan diperkuat dengan regulasi resmi. Saat ini, Pemkab Sragen tengah menyusun surat edaran (SE) sebagai pedoman bagi para abdi negara.
Isinya, instruksi untuk menggunakan transportasi ramah lingkungan, terutama bagi pegawai yang jarak rumahnya masih terjangkau.
"Untuk ASN, kita anjurkan semuanya mendukung dan menyukseskan program pemerintah terkait hemat energi sedapat yang kita bisa lakukan," tegas Sigit.
Bogor dan Bekasi Kompak WFH Hari Jumat
Gelombang efisiensi juga merambah Jawa Barat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sepakat menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat.
Di Kota Bogor, Wali Kota Dedi A. Rachim menegaskan, meski sebagian besar ASN bekerja dari rumah, unit pelayanan publik vital seperti kebersihan dan infrastruktur dipastikan tetap siaga di lapangan.
Selain WFH, Pemkot Bogor juga mengambil langkah ekstrem dengan memangkas anggaran BBM bagi pejabat hingga 50 persen.
"Kebijakan pemotongan anggaran pemakaian bahan bakar ini terutama menyasar level kepala dinas," kata Dedi.
Baca Juga: Kebijakan WFH Diperluas ke Swasta, Tapi Banyak Sektor Dikecualikan
Tarik Kendaraan Dinas yang Tidak Optimal
Setali tiga uang, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja juga menerapkan kebijakan serupa. Selain WFH di hari Jumat, Pemkab Bekasi melakukan langkah tegas dengan menarik kendaraan dinas yang dinilai tidak optimal penggunaannya.
Upaya ini dilakukan untuk menekan biaya operasional sekaligus menyesuaikan target nasional. Di mana belanja pegawai harus ditekan di bawah angka 30 persen pada tahun 2027 mendatang.
Meski efisiensi dilakukan secara ketat, para kepala daerah ini menjamin kualitas pelayanan masyarakat tidak akan kendor.
Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi kunci agar urusan administrasi warga tetap berjalan lancar meski tanpa tatap muka langsung. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni