RADARTUBAN - Musim kemarau 2026 mulai menunjukkan tanda-tanda awal di Jawa Timur, namun pertanyaan besar muncul terkait kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena musim kemarau 2026 diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang berdasarkan data dari BMKG.
Kesiapan Pemprov Jatim Dipertanyakan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur mulai mendorong adanya peningkatan kesiapan Pemprov Jatim dalam menghadapi risiko kebakaran sejak dini.
Baca Juga: Tuban Mulai Masuk Musim Kemarau, BMKG: Hujan Masih Mungkin Terjadi
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Roaitu Nafif Laha, mengingatkan bahwa cuaca panas ekstrem bisa memicu karhutla Jawa Timur yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Tentunya jika panas yang menyengat, rawan terjadi kebakaran hutan. Hal ini perlu diwaspadai oleh Pemprov Jawa Timur,” ujarnya seperti dikutip situs resmi DPRD Jatim.
Peringatan ini menegaskan bahwa ancaman kebakaran hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga.
Ancaman Nyata di Balik Musim Kemarau
Akumulasi bahan kering seperti ranting dan daun di lantai hutan memperbesar risiko karhutla Jawa Timur saat suhu terus meningkat.
Kondisi tersebut membuat potensi kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan jika tidak diantisipasi sejak awal.
Roaitu menjelaskan bahwa situasi ini menuntut langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Pemprov harus lebih maksimal menyiagakan satuan tugas (satgas) dan helikopter water bombing sebagai langkah mitigasi,” tuturnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sorotan terhadap sejauh mana kesiapan Pemprov Jatim benar-benar sudah berada di level optimal.
Dampak Tidak Hanya Lingkungan
Dampak dari kebakaran hutan tidak berhenti pada rusaknya vegetasi, tetapi juga berimbas pada krisis air di wilayah sekitar.
Kondisi ini memperparah tekanan terhadap sumber daya air selama musim kemarau 2026 berlangsung.
Roaitu menambahkan bahwa kekeringan akan membuat tanaman mengalami stres hingga berpotensi mati.
“Kurangnya ketersediaan air tanah menyebabkan stres pada vegetasi. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat mengakibatkan kematian tanaman hutan, terutama pada bibit atau tanaman muda,” jelasnya.
Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa karhutla Jawa Timur bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Skala Ancaman yang Tidak Kecil
Jawa Timur memiliki kawasan hutan yang sangat luas sehingga risiko kebakaran hutan tidak bisa dianggap sepele.
Data menunjukkan total luas hutan mencapai sekitar 1,3 juta hektare yang tersebar di berbagai wilayah.
Sebagian besar kawasan tersebut dikelola oleh Perum Perhutani, sementara sisanya termasuk hutan rakyat dan kawasan konservasi.
Salah satu kawasan penting adalah Tahura R. Soerjo yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
Luas kawasan tersebut mencapai 27.868,30 hektare yang memiliki fungsi penting bagi ekosistem.
Dengan luas tersebut, kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 menjadi krusial agar tidak terjadi kerusakan besar.
Antisipasi atau Sekadar Wacana?
Dorongan DPRD menjadi sinyal bahwa kesiapan Pemprov Jatim masih perlu diuji secara nyata di lapangan.
Langkah mitigasi seperti penyediaan satgas dan water bombing harus dipastikan benar-benar tersedia dan siap digunakan.
Tanpa kesiapan yang matang, potensi karhutla Jawa Timur bisa berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Situasi ini menuntut transparansi dan langkah cepat dari pemerintah agar masyarakat tidak menjadi korban.
Momentum awal musim kemarau 2026 seharusnya dimanfaatkan sebagai waktu emas untuk memperkuat sistem mitigasi.
Jika tidak, ancaman kebakaran hutan bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni