RADATUBAN - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan anggaran Rp 4 triliun yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto akan digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian nasional, terutama melalui peningkatan fasilitas perlintasan sebidang serta pembangunan flyover dan underpass di sejumlah daerah.
Usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Dudy mengatakan anggaran tersebut dinilai mencukupi untuk mendukung program peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
Menurut perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan dana untuk penanganan perlintasan sebidang bermasalah saat ini diperkirakan sekitar Rp 800 miliar.
“Bukan kurang. Presiden sudah menganggarkan Rp 4 triliun, sementara hasil perhitungan kami kebutuhan khusus untuk perlintasan sebidang sekitar Rp 800 miliar,” ujar Dudy.
Baca Juga: Pesona Keajaiban Alam San'in Kaigan di Jepang, Lokasi Unik Pertemuan Salju, Pasir, dan Lautan
Ia menjelaskan sisa anggaran akan diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass pada sejumlah titik prioritas.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
Kementerian Perhubungan sendiri telah mengidentifikasi sebanyak 1.638 titik yang membutuhkan penguatan fasilitas keselamatan perkeretaapian.
“Dana sisanya akan kami sinkronkan untuk pembangunan flyover dan underpass karena masih banyak titik yang membutuhkan penanganan, totalnya mencapai 1.638 lokasi,” kata Menhub.
Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut mampu mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional serta menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Dudy menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk menutup 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi serta mempercepat peningkatan keselamatan pada titik prioritas nasional.
Untuk peningkatan keselamatan di 1.638 lokasi prioritas, pemerintah menyiapkan total investasi sebesar Rp 842,48 miliar.
Anggaran tersebut meliputi kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp 603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp 158,1 miliar, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal senilai Rp 60,9 miliar.
Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar.
Dari hasil evaluasi, sebanyak 172 perlintasan direkomendasikan untuk ditutup karena memiliki lebar jalan kurang dari dua meter dan dinilai berisiko terhadap keselamatan.
Sementara itu, 1.638 titik prioritas akan mendapatkan peningkatan fasilitas keselamatan berupa penyediaan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, alat komunikasi, hingga perlengkapan keselamatan lainnya.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni