RADARTUBAN - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, untuk membahas rencana investasi pengembangan energi hijau senilai Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun.
Usai pertemuan, JK mengatakan diskusi dengan Presiden Prabowo berlangsung cukup panjang dan berfokus pada peningkatan kapasitas energi nasional guna mendukung target swasembada energi Indonesia.
“Kita bicara investasi kira-kira Rp 60 sampai Rp 70 triliun,” ujar JK kepada awak media setelah pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, JK menjelaskan bahwa Kalla Group saat ini telah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas sekitar 1.500 megawatt (MW).
Baca Juga: Presiden Prabowo Tanggapi Kritik Jusuf Kalla tentang Subsidi Gas LPG 3 Kg
Selain itu, perusahaan juga siap melanjutkan pengembangan tambahan pembangkit berkapasitas sekitar 2.000 MW, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
JK menegaskan pihaknya siap mendukung percepatan pembangunan energi bersih di Indonesia.
Menurutnya, sejumlah lokasi dan desain proyek telah disiapkan apabila pemerintah ingin mempercepat pembangunan PLTA maupun PLTG.
Ia menilai kebutuhan energi nasional akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut JK, pertumbuhan ekonomi hingga 5–8 persen membutuhkan pasokan energi yang jauh lebih besar agar aktivitas industri dan perekonomian dapat berjalan optimal.
“Karena kita melihat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 sampai 6 persen, bahkan hingga 8 persen, Indonesia membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar. Tanpa dukungan energi yang memadai, akan sulit mencapai target tersebut,” katanya.
JK juga menyampaikan Presiden Prabowo mendukung langkah percepatan pembangunan sektor energi nasional, khususnya pengembangan green energy atau energi hijau.
Pengembangan energi ramah lingkungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni