RADARTUBAN - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menunjukkan bukti surat pemberitahuan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada kepolisian sebelum aksi digelar.
Mahasiswa yang akrab disapa Athof itu membantah pernyataan aparat yang menyebut aksi tersebut tidak disertai pemberitahuan.
Menurutnya, tudingan tersebut merupakan bentuk informasi yang menyesatkan publik terkait pelaksanaan demonstrasi mahasiswa.
“Ingin menegaskan bahwa pemerintah melalui Polri kembali berbohong kepada rakyat. Bagaimana bisa dikatakan aksi kemarin tidak ada pemberitahuan atau surat yang dikirimkan,” kata Athof, Minggu (14/6).
Baca Juga: TNI Klarifikasi Keterlibatan dalam Pengamanan Aksi Mahasiswa, Sebut Hanya Membantu Polisi
Athof kemudian memperlihatkan dokumen yang disebut sebagai bukti pengiriman surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
Ia menyatakan surat tersebut telah dikirimkan kepada Wakil Kepala Satuan Polres Metro Jakarta Pusat terkait rencana aksi mahasiswa di Bundaran HI.
“Pada faktanya, saya memegang bukti bahwa BEM UI telah mengirimkan surat kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat PMJ terkait aksi di Bundaran HI,” ujarnya.
Selain itu, Athof juga melontarkan kritik terhadap institusi Polri. Ia menilai aparat lebih berpihak pada kepentingan elite dibanding menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.
“Tidak perlu heran karena Polri hanya membela kepentingan elite, bukan melindungi rakyat. Polri tugasnya hanya berbohong setiap saat,” ucapnya.
Sebelumnya, BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aksi tersebut mendapat penyekatan dari aparat gabungan TNI dan Polri.
Dalam demonstrasi itu, massa mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti menghindari kritik publik.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni