RADARTUBAN - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, sebelum bertolak menjalankan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurut Gibran, pembenahan tata kelola menjadi langkah penting guna memastikan seluruh anggaran yang dialokasikan untuk program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan terhindar dari praktik korupsi,” ujar Gibran.
Baca Juga: Harga Motor Listrik MBG Tak Wajar, Kejagung Pastikan Adanya Mark-up
Ia menilai upaya perbaikan tata kelola perlu terus dilakukan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
Selain fokus pada program MBG, pemerintah juga berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran turut menyampaikan apresiasi kepada kalangan mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dan masukan terkait sejumlah program pemerintah secara damai.
Menurutnya, berbagai kritik dan saran yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
“Terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan, khususnya terkait program MBG dan koperasi,” kata Gibran.
Sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam pengawasan program pemerintah, Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut dalam rangkaian kunjungan kerjanya. Mereka berasal dari Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, serta Institut Seni Budaya Indonesia.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada 18–21 Juni 2026 itu mencakup sejumlah wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Melalui agenda tersebut, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas berjalan sesuai target, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni