RADARTUBAN- Di tengah derasnya sorotan terkait masalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara. Menurutnya, BGN tidak berada dalam kapasitas atau memiliki kewenangan untuk menyetop program tersebut.
Menyoroti status program tersebut, Sudaryono menyebut MBG sebagai tender politik Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meragukan kelanjutannya, BGN justru memilih untuk mencurahkan perhatian pada pembenahan tata kelola agar berjalan lebih baik.
Menurut Sudaryono, tuntutan untuk membubarkan BGN atau menyetop program MBG sudah kelewat batas jika dinamai sekadar 'kritik'.
"Itu bukan kritik. Lagian, di luar ranah kami juga untuk menghentikan atau membubarkan BGN," ujarnya di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7).
Menurutnya, legitimasi MBG sangat jelas karena program ini merupakan komitmen politik Prabowo yang dibawa sejak masa kampanye hingga akhirnya berhasil memenangkan Pemilu.
"Program Makan Bergizi ini adalah tender politik Presiden Prabowo. Ini sudah dirancang jauh-jauh hari, disampaikan ke publik saat kampanye, lalu beliau dipercaya dan terpilih sebagai Presiden," jelasnya.
"Makanya, kata Sudaryono, BGN memilih fokus membereskan masalah tata kelola. Ini dilakukan demi menindak tegas berbagai dugaan penyelewengan dan korupsi yang membayangi jalan program tersebut."
"Jadi, fokus utama kami adalah membenahi tata kelola demi memastikan asupan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak, ibu hamil, menyusui, hingga lansia. Di sisi lain, kita juga ingin program ini memberi dampak positif bagi perekonomian, khususnya masyarakat di desa-desa," pungkasnya.
Di mata Sudaryono, nilai MBG jauh melampaui urusan pemenuhan gizi semata. Ia menaruh harapan besar program ini sanggup menggerakkan perekonomian tingkat lokal dengan menggandeng para petani, peternak, UMKM, serta jaringan rantai pasok daerah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni