Mengapa Orang Indonesia Merasa Belum Makan Kalau Belum Nasi? Ternyata Ini Sejarahnya

RADARTUBAN – Kalimat "belum makan kalau belum makan nasi" begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Meski seseorang sudah menyantap roti, kentang, atau mi, tidak sedikit yang masih merasa perutnya belum benar-benar terisi sebelum menyantap sepiring nasi.

Ungkapan tersebut seolah menjadi keyakinan bersama. Padahal, jika menilik sejarah Nusantara, beras bukanlah satu-satunya pangan utama yang pernah menghidupi masyarakat.

Jauh sebelum nasi mendominasi meja makan keluarga Indonesia, setiap daerah memiliki sumber karbohidrat yang berbeda-beda sesuai kondisi alamnya.

Masyarakat di Papua dan Maluku mengandalkan sagu, wilayah Nusa Tenggara terbiasa mengonsumsi jagung, sementara singkong, ubi, talas, hingga berbagai umbi menjadi makanan sehari-hari di banyak daerah lain.

Keberagaman pangan itu bahkan terekam dalam relief sejumlah candi di Pulau Jawa, termasuk Borobudur dan Candi Jago, yang menggambarkan aktivitas pertanian masyarakat pada masa lampau.

Semangat mempertahankan kekayaan kuliner Nusantara juga pernah diwujudkan Presiden Soekarno melalui buku Mustikarasa. Buku yang memuat sekitar 1.600 resep tradisional tersebut disusun sebagai upaya mengenalkan keragaman pangan Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan makanan.

Perubahan besar mulai terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Ketika Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan dan tingginya inflasi setelah pertengahan 1960-an, pemerintah memilih beras sebagai komoditas utama yang harus dipenuhi.

Produksi padi ditingkatkan melalui berbagai program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, hingga penggunaan bibit unggul dan pupuk kimia.

Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan hasil panen secara signifikan. Pada 1985, Indonesia bahkan memperoleh pengakuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) atas keberhasilannya mencapai swasembada beras.

Sejak saat itu, beras tidak hanya dipandang sebagai bahan makanan, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan pembangunan dan kemakmuran nasional.

Di balik keberhasilan tersebut, muncul berbagai konsekuensi yang mulai terasa dalam jangka panjang.

Pertanian yang terus-menerus berorientasi pada padi membuat banyak lahan mengalami penurunan kualitas. Penggunaan pupuk sintetis dan pestisida secara intensif menyebabkan kesuburan tanah menurun sehingga petani semakin bergantung pada input kimia.

Di sisi lain, semakin kuatnya dominasi beras membuat banyak pangan lokal perlahan tersingkir dari kebiasaan masyarakat.

Generasi muda di sejumlah daerah bahkan mulai meninggalkan makanan tradisional yang sebelumnya menjadi identitas budaya setempat.

Para peneliti menyebut kondisi tersebut sebagai gastrokolonialisme, yaitu situasi ketika kebijakan pangan lebih menitikberatkan pada target produksi dan angka statistik dibanding mempertimbangkan budaya makan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.

Salah satu contoh yang kerap menjadi sorotan ialah proyek pengembangan lahan pangan skala besar atau food estate di Merauke, Papua.

Pembukaan lahan dalam skala luas untuk sawah dinilai mengubah bentang alam sekaligus memengaruhi pola hidup masyarakat adat yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan sebagai sumber pangan.

Perubahan itu membuat sebagian masyarakat beralih mengonsumsi beras dan makanan olahan, sementara akses terhadap sumber pangan tradisional semakin berkurang.

Kebiasaan masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok ternyata bukan semata-mata lahir dari tradisi turun-temurun.

Pilihan yang hadir di meja makan hari ini juga dipengaruhi oleh perjalanan sejarah, arah kebijakan pemerintah, serta cara negara membangun sistem pangan selama puluhan tahun.

Karena itu, memperkenalkan kembali pangan lokal seperti sagu, jagung, singkong, ubi, maupun talas bukan berarti meninggalkan nasi.

Langkah tersebut justru dapat menjadi upaya menghidupkan kembali keberagaman pangan Nusantara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas yang selama ini dianggap tidak tergantikan. (*)