RADARTUBAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Selasa (28/7) malam.
Kabar penindakan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena dilakukan saat Anom masih menjalankan masa jabatan sebagai Bupati Pemalang periode 2025–2030.
Hingga kini, KPK masih menutup rapat detail perkara yang sedang diusut.
Baca Juga: KPK OTT Lagi! Sudah Ikut Retret, Kini 16 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Jadi Tersangka Korupsi
Wakil Ketua KPK Benarkan Penangkapan
Informasi mengenai OTT itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
Saat dimintai konfirmasi oleh awak media, Fitroh hanya memberikan jawaban singkat. "Benar," jawabnya.
Meski mengonfirmasi adanya operasi tersebut, Fitroh belum mengungkap perkara yang sedang ditangani.
KPK juga belum menjelaskan siapa saja pihak yang turut diamankan maupun barang bukti yang berhasil disita dalam operasi tersebut.
Bupati Terpilih dari Koalisi Lima Partai
Anom Widiyantoro merupakan Bupati Pemalang periode 2025–2030 yang memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Nurkholes.
Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan didukung koalisi Partai Perindo, PSI, Partai Gelora, serta Partai Buruh.
Penangkapan kepala daerah yang masih aktif ini kembali menambah daftar panjang pejabat publik yang berhadapan dengan proses hukum di lembaga antirasuah.
KPK Masih Dalami Dugaan Perkara
Hingga berita ini ditulis, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.
Lembaga antirasuah itu dijadwalkan menyampaikan konstruksi perkara, identitas para pihak, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tangkap tangan setelah proses pemeriksaan awal selesai.
Baca Juga: KPK Sita Emas Ratusan Gram dan Puluhan Kendaraan dalam OTT di Lingkungan Imigrasi
Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK mengenai substansi perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Selama belum ada keterangan resmi, dugaan tindak pidana, nilai barang bukti, maupun keterlibatan pihak lain masih belum dapat disimpulkan.
Perkembangan kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian luas karena menyangkut integritas penyelenggara pemerintahan daerah serta komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni