RADARTUBAN - Peresmian Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya diproyeksikan menjadi tonggak baru dunia pendidikan tinggi kini justru memicu perdebatan.
Setelah mendapat sorotan dari sejumlah kalangan akademisi, kini kritik datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Dalam sebuah podcast yang tayang pada Selasa (28/7), Mahfud mempertanyakan proses pembentukan perguruan tinggi tersebut.
"Pendirian universitas tidak bisa hanya didasarkan pada keputusan politik, melainkan wajib mengikuti prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan," tegas Mahfud.
Mahfud: Pembentukan Universitas Harus Taat Aturan
Mahfud menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi harus lahir melalui mekanisme yang telah ditetapkan negara.
Mantan ketua MK itu menilai pembentukan URI semestinya melewati tahapan administratif serta memenuhi seluruh persyaratan hukum sebelum diresmikan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk menjaga kepastian hukum dan kredibilitas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
Soroti Gaya Pengambilan Keputusan Presiden Prabowo
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung pola pengambilan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Dia berpendapat bahwa proses lahirnya Universitas Republik Indonesia mencerminkan gaya pengambilan keputusan yang dinilainya cenderung spontan.
Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam polemik URI. Kritik Mahfud tidak hanya menyentuh aspek legalitas pendirian universitas, tetapi juga mengarah pada tata kelola kebijakan publik yang dinilai harus tetap berpijak pada koridor hukum.
Polemik Diprediksi Belum Berakhir
Sorotan Mahfud MD berpotensi memperpanjang perdebatan mengenai pendirian Universitas Republik Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah menempatkan URI sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional.
Di sisi lain, kritik yang muncul menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis tetap harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik yang disampaikan Mahfud MD dalam podcast tersebut.
Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama terkait kesesuaian proses pembentukan URI dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni