RADARTUBAN – Pernyataan tegas nakhoda baru Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono yang meminta agar pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG) dijalankan secara transparan dan terbuka mulai memberikan efek positif.
Setelah sekian purnama tidak pernah sekalipun menggubris konfirmasi wartawan koran ini, kemarin (28/7), Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Tuban Aulia Rizqi untuk pertama kalinya menjawab pertanyaan wartawan koran ini terkait ada-tidaknya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Tuban yang ditutup permanen oleh BGN.
Hanya saja, jawaban yang disampaikan sangat singkat. Ketika ditanya, apakah ada SPPG di Kabupaten Tuban yang turut di-suspend, dia hanya menjawab, ‘’tidak ada,’’ katanya.
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak BGN Benahi Total MBG, Keselamatan Anak Tak Boleh Lagi Dipertaruhkan
Namun, saat diberikan pertanyaan susulan ihwal status SPPG yang belum beroperasi, koordinator MBG yang ditugaskan di Kota Batik Gedog itu kembali ke stelan awal: tidak menjawab.
Sementara itu, satuan tugas (satgas) MBG juga tidak bisa memberikan jawaban. Sebab, jawaban yang disampaikan satgas juga jawaban yang diperoleh dari koordinator wilayah.
Ibarat struktur organisasi, satgas seperti jubir koordinator wilayah. Alurnya, pertanyaan dari wartawan ditampung oleh satgas, lalu diteruskan ke koordinator wilayah. Setelah ada jawaban dari koordinator wilayah, satgas meneruskan kepada wartawan. Tak jarang harus menunggu hingga berhari-hari.
Pun saat ditanya terkait status SPPG yang belum beroperasi, Wakil Ketua Satgas MBG Tuban Abdul Rakhmat juga tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Alasan, jawaban yang diterima dari koordinator wilayah hanya sebatas data.
‘’Maaf, kalau soal itu (terkait status SPPG yang belum beroperasi, red), saya tidak tahu,’’ tandas Rakhmat.
Staf Bidang Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Wawan Purwadi mengatakan, satu di antara sekian banyak potensi korupsi berawal dari pengelolaan yang tidak transparan dan terbuka.
Karena itu, dirinya mengapresiasi langkah tegas Kepala BGN Sudaryono yang meminta kepada semua pihak agar pengelolaan program MBG dilakukan secara transparan. ‘’Sayangnya, prinsip transparansi itu belum dijalankan secara penuh,’’ katanya.
Ditegaskan Wawan, ketika sebuah program dijalankan dengan baik, benar, dan sesuai aturan, maka tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi. ‘’Makanya, kalau sebuah program dijalankan tanpa transparansi, maka publik patut curiga. Ada apa dengan program ini?’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Wawan menilai, sejak pertama kali digulirkan, program MBG seperti misi rahasia. Dalam praktik di lapangan seakan hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses informasi terkait program MBG.
‘’Jangankan masyarakat awam, awak media saja kesulitan untuk mengakses informasi terkait program ini (MBG, red). Katanya ada koordinator wilayah, tapi tidak terbuka terhadap publik. Ketika mengakses informasi ke satgas, kewenangan satgas juga sangat terbatas. Bagi kami, program ini seperti misi rahasia,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak BGN Benahi Total MBG, Keselamatan Anak Tak Boleh Lagi Dipertaruhkan
Karena itu, terang Wawan, sekalipun BGN telah menyampaikan pernyataan sikap bahwa pengelolaan SPPG harus dilakukan secara transparan dan terbuka, praktik di lapangan tidak akan pernah sama. ‘’Sejak awal, program ini sarat konflik kepentingan. Karena itu, sulit berharap adanya transparansi,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, BGN telah menutup 833 dapur SPPG secara permanen. Rinciannya, sebanyak 97 SPPG yang ditutup berada di wilayah I Sumatra, 311 SPPG di wilayah II Jawa dan Madura, serta 424 lainnya berada di wilayah III Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. (tok)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban