RADARTUBAN - Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta pemerintah berhati-hati dalam menyesuaikan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Kebijakan tersebut jangan sampai justru membuat pemerintah daerah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Sultan dalam Pidato Pengantar Ketua DPD RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Sultan mengakui pemerintah pusat telah mengalokasikan belanja besar untuk daerah dan desa melalui berbagai program prioritas.
Baca Juga: Pendapatan Naik Rp215 Miliar, Mampukah Pemprov Jatim Tutupi Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun?
Namun, besarnya anggaran pusat yang mengalir ke daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kondisi fiskal setiap wilayah.
“DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Sultan dikutip dari IDXChannel.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Titik Rawan
Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi perhatian utama.
Menurut Sultan, ketiganya merupakan sektor vital yang paling berpotensi terdampak apabila penyesuaian anggaran dilakukan tanpa perhitungan matang.
Peringatan ini penting karena kapasitas fiskal daerah tidak seragam. Ada daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah kuat, tetapi ada pula wilayah yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk menjalankan pelayanan publik.
Dalam kondisi seperti itu, penyesuaian TKD berisiko menciptakan tekanan berlapis.
Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah daerah bisa dipaksa memilih program mana yang harus dipertahankan dan mana yang terpaksa ditunda.
Jangan Sampai Efisiensi Berujung Beban Rakyat
Kebijakan anggaran memang membutuhkan efisiensi. Namun, efisiensi akan menjadi persoalan jika dampaknya langsung terasa pada masyarakat melalui menurunnya kualitas layanan publik.
Karena itu, pesan Sultan bukan sekadar soal besaran TKD. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan daerah menjaga sekolah tetap berjalan, layanan kesehatan tetap tersedia, dan pembangunan infrastruktur tidak mandek.
Pemerintah dituntut memastikan penyesuaian TKD tidak berubah menjadi penghematan yang justru dibayar mahal oleh masyarakat daerah. (*)
Editor : Hardiyati Budi AnggraeniSumber : idxchannel