RADARTUBAN - Anggaran KONI Jatim menjadi sorotan serius setelah Badan Anggaran DPRD Jawa Timur membandingkan besaran dana dan fasilitas olahraga dengan capaian prestasi yang diraih daerah lain.
Sorotan terhadap anggaran KONI Jatim menguat setelah Banggar DPRD Jatim melakukan kunjungan dan diskusi ke KONI serta Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
Dalam forum tersebut, Banggar DPRD Jatim menilai terdapat kesenjangan signifikan antara dukungan fasilitas dan dana yang diterima KONI DKI Jakarta dengan hasil prestasi yang dicapai.
Anggota Banggar DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengungkapkan keterkejutannya saat melihat sarana pendukung atlet yang dimiliki KONI DKI Jakarta.
Menurut Dewanti, fasilitas tersebut mencakup ruang latihan modern, peralatan kebugaran lengkap, hingga layanan medis terpadu bagi atlet.
“Fasilitasnya luar biasa lengkap dan modern. Tapi secara prestasi di setiap PON, DKI Jakarta memang lebih baik dibanding Jatim, tapi sebetulnya tidak terpaut jauh dengan Jatim. Bahkan mereka masih tertinggal dibanding Jawa Barat. Meski kami paham hal itu disebabkan oleh kultur Jakarta sebagai kota metropolitan, yang membuat mereka sulit mencari bibit atlet. Tapi perbedaan anggaran yang sangat siginifikan tentu akan kita bahas lagi,” ujar Dewanti.
Selain unggul dari sisi fasilitas, KONI DKI Jakarta juga mendapatkan hibah anggaran yang jauh lebih besar dibanding anggaran KONI Jatim.
Pada 2025, KONI DKI Jakarta menerima hibah sebesar Rp115 miliar, sementara anggaran KONI Jatim hanya sekitar Rp75 miliar.
Jumlah tersebut bahkan masih dipotong Rp2 miliar untuk mendukung pelaksanaan Porprov IX/2025 di Malang Raya.
Ketimpangan anggaran kian terasa pada 2026 karena KONI DKI Jakarta memperoleh Rp105 miliar, sedangkan anggaran KONI Jatim hanya Rp30 miliar.
Perbedaan dukungan dana ini dinilai tidak sebanding dengan kontribusi atlet terhadap prestasi internasional.
Pada SEA Games 2026 di Thailand, Jawa Timur mengirimkan 131 atlet dan menyumbang 31 medali emas bagi Indonesia.
Sementara itu, KONI DKI Jakarta hanya mampu menyumbangkan 25 medali emas pada ajang yang sama.
Capaian tersebut hampir setara dengan Jawa Barat yang meraih 34 emas meski menurunkan 215 atlet.
Efektivitas prestasi olahraga Jawa Timur juga terlihat jelas pada PON Bela Diri 2025 di Kudus.
Dalam ajang tersebut, Jawa Timur hanya mengirim 79 atlet dan berhasil meraih total 25 medali.
Rincian medali itu terdiri dari 13 emas, 7 perak, dan 4 perunggu.
Capaian ini dinilai impresif karena Jawa Timur tidak mengikuti seluruh nomor pertandingan yang tersedia.
Pada cabang olahraga Sambo, Jawa Timur hanya menurunkan satu atlet dari 32 nomor emas yang diperebutkan.
Kondisi serupa terjadi di cabang Kempo yang menyediakan 28 medali emas namun hanya diikuti satu atlet Jatim.
Meski demikian, prestasi olahraga Jawa Timur tetap bersinar dengan keluar sebagai juara umum di gulat, ju jitsu, dan wushu.
Sebagai perbandingan, KONI DKI Jakarta menjadi juara umum PON Bela Diri 2025 dengan 99 medali dari 133 atlet.
Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan 91 medali dari 154 atlet yang diturunkan.
Banggar DPRD Jatim menilai data tersebut menunjukkan efektivitas pembinaan olahraga di Jawa Timur.
Dewanti menyebut potensi atlet Jawa Timur akan jauh lebih optimal jika didukung anggaran dan fasilitas yang memadai.
“Secara sosial kultural, Jawa Timur tidak pernah kekurangan talenta. Minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya olahraga prestasi sangat tinggi. Karena itu kami di Banggar DPRD Jatim akan memperjuangkan tambahan dukungan bagi KONI Jatim,” tegas Dewanti.
Namun demikian, perjuangan menambah anggaran KONI Jatim menghadapi kendala karena dana hibah 2026 sudah ditetapkan.
Penetapan tersebut dilakukan di tengah ketidakpastian regulasi terkait Permenpora Nomor 14 Tahun 2024.
Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak pembinaan atlet di Jawa Timur.
Bahkan, pemusatan latihan daerah untuk PON 2028 NTT–NTB terancam tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan prestasi olahraga Jawa Timur di level nasional.
Di sisi lain, Jawa Timur memiliki banyak atlet potensial yang berisiko tidak terakomodasi karena kuota Puslatda terbatas.
Banggar DPRD Jatim menilai dukungan anggaran yang proporsional sangat dibutuhkan demi menjaga prestasi olahraga Jawa Timur.
Dorongan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga konsistensi prestasi daerah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni