RADARTUBAN- Kendati pembubaran DPR adalah hal yang mustahil untuk dilakukan, kecuali ada perubahan atau amandemen UUD 1945.
Namun, setolol-tololnya anggota DPR, adalah membalas kritik dengan pernyataan yang tolol.
Dan kini, imbas dari ketololan itu mengakibatkan salah seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, kehilangan nyawa setelah dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis (28/8) lalu.
Entah apa yang terjadi dengan negeriku ini. Semakin ke sini, perilaku dan ucapan para pejabat publik semakin tidak terkendali.
Lini massa pemberitaan sepertinya tidak pernah luput dari laku dan ucapan pejabat yang ngawur dan penuh kebohongan. Rakyat selalu dianggap tolol, bodoh, dan tidak tahu apa-apa.
Selama Agustus ini saja, misalnya, sudah tidak terhitung berapa banyak ucapan pejabat yang seakan menghina dan meremehkan rakyat.
Di tengah penderitaan mayoritas masyarakat Indonesia yang terhimpit kemiskinan, daya beli rendah, lapangan kerja sulit, hingga pajak yang terus mencekik, mereka—para pejabat dan wakil rakyat seolah-olah merayakannya dengan cara yang jauh dari prinsip etika dan moralitas.
Mereka terus berjoget dan bercanda dengan ucapan-ucapan yang merendahkan rakyat.
Yang tampak dan viral di mulai dari pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dengan lambe manisnya, dia menyamakan pajak dengan zakat. Sehingga, seakan-akan rakyat memiliki kewajiban membayar pajak, seperti halnya zakat untuk fakir-miskin.
Padahal, semakin besar pendapatan pajak negara, maka semakin besar pula biaya operasional dan insentif yang diterima para pejabat, termasuk dirinya. Menyamakan pajak dengan zakat, tapi sebenarnya menghisap keringat rakyat.
Belum puas memantik amarah rakyat, perempuan yang katanya menempati peringkat 47 dari 100 perempuan berpengaruh di dunia itu kembali melontarkan pernyataan yang tidak kalah memantik amarah—dengan menyebut bahwa bahwa gaji guru sebagai tantangan keuangan negara—yang secara semantik dan sintaksis mengarah pada beban negara—yang selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa guru adalah beban negara.
Namun, pada saat yang sama—ketika guru dianggap beban keuangan negara, pemerintah memberikan tambahan tunjangan kepada anggota DPR RI dengan nilai yang fantastis.
Seakan tidak peduli dengan kritik, kecaman, dan amarah yang terus membuncah, jutaan mata rakyat Indonesia malah dipertontonkan aksi nirempati dari ratusan anggota DPR berjoget ria saat sesi penutupan Sidang Tahunan MPR. Tepat saat pemerintah memberikan tambahan tunjangan untuk anggota DPR.
Bukannya meminta maaf dan introspeksi atas kesalahan-kesalahan yang tidak disadari, mereka malah mengejek rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang melumrahkan aksi nirempati tersebut. Bahkan, tidak sedikit pula yang seakan memparodikan kemarahan rakyat.
Situasi ini membuat rakyat semakin muak dan membentuk opini “bubarkan DPR”. Dan untuk kesekian kalinya, kritik dari rakyat kembali dibalas dengan cara merendahkan.
Puncaknya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut—bahwa rakyat yang menuntut pembubaran DPR adalah orang tolol sedunia. Dan mungkin lantaran memang sudah bebal sejak dalam pikiran, pernyataan-pernyataannya dalam menanggapi aksi demonstrasi semakin menantang rakyat.
Buntut dari pernyataan yang terus-terusan merendahkan tersebut, kini aksi unjuk rasa pecah di mana-mana.
Aparat dihadapkan dengan rakyat. Sementara para pemantik amarah menghilang—memantau dari kejauhan. Sesekali mungkin dengan senyum lepas sembari menikmati makan dari hasil tunjangan.
Hilangnya Empati
Pertanyaannya sekarang: mengapa mereka mereka begitu mudah merendahkan rakyat? Dari sekian jawaban yang mungkin benar.
Selain tidak memahami tugas dan fungsi anggota DPR—selaku representasi wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sepertinya—yang paling mendekati jawaban benar, adalah gaya hidup mewah yang menghilangkan rasa empati pada diri mereka. Jamaknya, orang terbiasa hidup dengan uang berlimpah dan fasilitas serba cukup, bahkan lebih, sering kali gagal merasakan beban hidup rakyat kecil.
Dampak fatal dari hidup mewah dan fasilitas negara yang berlimpah, adalah hilangnya rasa empati. Mereka yang tidak pernah hidup susah atau sudah terlalu lama nyaman hidup mewah, tidak akan bisa merasakan kesusahan rakyat.
Mereka tidak pernah tahu susahnya rakyat mencari kerja; mereka tidak pernah tahu uang 50 ribu untuk membayar pajak sepetak tanah dan rumah itu sangat berarti bagi rakyat kecil; mereka tidak pernah tahu bagaimana susahnya rakyat kecil mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak.
Mereka tidak pernah tahu dan paham bagaimana nasib petani saat gagal panen dan susahnya mendapat pupuk subsidi; mereka juga tidak pernah tahu penderitaan para nelayan yang bertaruh nyawa di tengah lautan; mereka juga tidak pernah tahu jerit tangis seorang ayah menjelang hari raya yang tidak mampu membelikan baju baru untuk anak dan istrinya, atau bahkan sekadar untuk membeli es teh di pinggir jalan pun harus berpikir dua kali—lebih penting mana es teh atau lauk untuk besok pagi.
Mereka juga tidak pernah tahu nasib para lansia yang menggantungkan belas kasihan tetangga, bahkan, sekalipun harga beras 50 ribu per kilo, mereka juga tidak akan pernah paham, sebab mereka tidak pernah atau mungkin sudah terlalu lama tidak merasakan susahnya mencari uang; dan masih banyak lagi penderitaan rakyat yang mereka tidak mampu untuk memahami.
Dan, semua itu karena hati yang sudah membeku—tertutup dengan gaya hidup mewah dan fasilitas berlimpah. Sehingga mereka tahu, atau bahkan menutup mata melihat rakyat yang terus “diperas, ditindas, dan lindas” oleh negara. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni