RADARTUBAN- Seorang guru di Tuban mengeluh kepada saya beberapa waktu lalu. Suaranya lelah, matanya sembab. "Pak, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Mengajar belum selesai, administrasi menumpuk, sekarang harus survei 48 kepala keluarga untuk DTSEN 2026. Kapan saya bisa tidur?"
Pertanyaan itu menohok. Bukan sekadar keluhan biasa, melainkan cerminan sistemik dari kondisi pendidikan kita yang semakin mengkhawatirkan. Pertanyaannya kemudian: benarkah dunia pendidikan kita sedang "dikebiri" secara sistematis?
Guru: Dari Pendidik Menjadi "Pekerja Serbaguna"
Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guru seharusnya jelas: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Namun realitasnya? Guru kini menjadi "pekerja serbaguna" yang dipaksa mengemban berbagai tugas di luar kompetensinya.
Mulai dari Merdeka Belajar yang justru membelenggu dengan tumpukan administrasi platform digital, kini ditambah tugas sebagai surveyor DTSEN 2026. Bayangkan: seorang guru harus mendatangi 47-48 kepala keluarga untuk pendataan sosial ekonomi. Ini bukan pekerjaan ringan. Butuh waktu, tenaga, dan konsentrasi yang tidak sedikit.
Pertanyaannya sederhana: bukankah ada BPS? Bukankah ada petugas kelurahan atau kecamatan yang memang tupoksinya untuk pendataan? Mengapa harus melibatkan guru yang sudah terbebani dengan tumpukan tugas mengajar dan administrasi?
Ironi di Balik Jargon "Merdeka Belajar"
Ironi terbesar pendidikan kita hari ini adalah kontras antara jargon dan realitas. "Merdeka Belajar" dikampanyekan sebagai terobosan revolusioner, namun faktanya guru justru semakin terbelenggu dengan berbagai program yang tidak fokus pada esensi pembelajaran.
Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo saat ini. Meski tujuannya mulia—memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup—implementasinya justru menambah beban baru bagi guru dan mengganggu waktu pembelajaran.
Guru kini harus mengurus MBG: mencatat daftar penerima, mengawasi distribusi makanan, memastikan porsi sesuai, mengisi formulir laporan, bahkan menangani komplain dari orang tua soal menu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar, kini tersita untuk urusan logistik makanan.
Belum lagi jika ada masalah: anak alergi makanan tertentu, makanan terlambat datang, atau porsi kurang. Guru yang harus turun tangan menyelesaikan. Pertanyaannya: bukankah seharusnya ada petugas khusus untuk mengelola program ini? Mengapa harus guru yang sudah terbebani dengan tumpukan tugas mengajar dan administrasi?
Jam pelajaran yang seharusnya 40-45 menit efektif, kini terpotong 15-20 menit untuk urusan MBG. Dalam seminggu, berapa banyak waktu pembelajaran yang hilang? Dalam setahun? Ini bukan soal sepele. Ini tentang hak anak untuk mendapat pendidikan berkualitas yang justru tergadai oleh program yang seharusnya mendukung mereka.
Lalu kapan guru bisa fokus menyiapkan materi pembelajaran yang berkualitas? Kapan mereka bisa berinteraksi bermakna dengan siswa? Kapan mereka bisa merenung dan mengevaluasi metode pengajaran mereka?
Menghadapi Generasi Digital dengan Tenaga Terkuras
Tantangan mengajar generasi sekarang bukan perkara mudah. Anak-anak zaman now tumbuh dengan gawai di tangan, informasi melimpah di ujung jari, dan rentang perhatian yang semakin pendek. Mereka butuh guru yang energik, kreatif, dan mampu berinovasi dalam metode pembelajaran.
Namun bagaimana guru bisa energik jika tenaganya terkuras untuk urusan administratif dan tugas-tugas non-edukatif? Bagaimana mereka bisa kreatif jika pikirannya dipenuhi deadline laporan dan survei? Bagaimana mereka bisa berinovasi jika waktunya habis untuk hal-hal yang bukan tupoksinya?
Ini bukan sekadar soal kelelahan fisik. Ini tentang kelelahan mental dan spiritual yang menggerogoti semangat mengabdi para pendidik. Ketika guru sudah kehilangan gairah mengajar, siapa yang rugi? Anak-anak kita, generasi penerus bangsa.
Ancaman Sanksi: Demokrasi atau Despotisme?
Yang lebih memprihatinkan adalah ancaman sanksi bagi guru yang tidak menjalankan tugas-tugas tambahan ini. Di negara yang mengklaim diri demokratis, guru dipaksa memilih: tunduk pada kebijakan yang memberatkan atau hadapi konsekuensi administratif.
Ini bukan demokrasi. Ini despotisme birokratis yang membungkam suara guru. Mereka tidak punya ruang untuk menolak atau mengkritisi kebijakan yang jelas-jelas kontraproduktif. Mereka hanya bisa menurut, meski hati dan pikiran mereka memberontak.
Belum lagi kasus-kasus pemecatan guru yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan alasan-alasan yang sering kali tidak proporsional. Guru yang seharusnya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, justru diperlakukan seperti pekerja kontrak yang bisa dibuang kapan saja.
Konspirasi atau Ketidakpahaman?
Muncul pertanyaan mendasar: apakah ini konspirasi sistematis untuk melemahkan pendidikan kita, ataukah sekadar ketidakpahaman pengambil kebijakan tentang realitas lapangan?
Jika konspirasi, motifnya apa? Apakah ada pihak yang diuntungkan dari lemahnya sistem pendidikan kita? Ataukah ini strategi untuk menciptakan generasi yang mudah dikendalikan karena kualitas pendidikannya rendah?
Jika ketidakpahaman, ini sama berbahayanya. Artinya kebijakan pendidikan dibuat oleh orang-orang yang tidak memahami kompleksitas dunia pendidikan, yang tidak pernah merasakan berdiri di depan kelas menghadapi 30-40 siswa dengan berbagai karakter dan kebutuhan.
Saatnya Mendengar Suara Guru
Sudah saatnya pengambil kebijakan turun ke lapangan, mendengar keluh kesah guru, dan memahami beban kerja mereka yang sesungguhnya. Kebijakan pendidikan tidak bisa dibuat di menara gading, jauh dari realitas kelas dan sekolah.
Guru butuh ruang untuk bernapas, waktu untuk fokus pada tugas utama mereka: mendidik. Bukan menambah beban, tapi mengurangi. Bukan memperumit, tapi menyederhanakan. Bukan mengancam, tapi mendukung.
Jika kita benar-benar ingin pendidikan Indonesia maju, mulailah dengan menghormati dan memberdayakan guru. Kembalikan fokus mereka pada pembelajaran. Bebaskan mereka dari belenggu administratif yang tidak perlu.
Karena pendidikan yang berkualitas dimulai dari guru yang sejahtera—bukan hanya secara finansial, tapi juga mental dan spiritual. Guru yang bahagia akan melahirkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Sebaliknya, guru yang tertekan hanya akan menghasilkan generasi yang sama tertekanya.
Pertanyaannya kini: masihkah kita peduli pada masa depan anak bangsa? (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni