RADARTUBAN - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak lebih dari sekadar ritus tahunan. Seakan-akan diperingati, tapi tidak pernah ditempatkan sebagai momentum untuk melakukan refleksi.
Di Tuban, hari nasional yang diulang setiap tanggal 2 Mei itu diperingati dengan seremonial upacara—bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026.
Bertempat di halaman kantor Pemkab Tuban, upacara digelar tidak lebih dari sekadar tuntutan dinas.
Upacara disiapkan, pejabat membacakan teks pidato, meromantisasi filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara: Tut Wuri Handayani, among asah, asih, dan asuh, lalu kembali ke setelan awal: minat baca siswa yang masih rendah dan karakter budi pekerti yang semakin luntur.
Mewakili Bupati Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Joko Sarwono menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan. ‘’Pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tapi juga memuliakan,’’ ujarnya penuh filosofis.
Baca Juga: Dana Pendidikan 20 Persen Tergerus Program MBG, Pakar Sebut Salah Rezim di Sidang MK
Lebih lanjut, Pak Joko menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sekolah, dan guru, melainkan tugas bersama, meliputi keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga media.
Lebih lanjut dalam pidatonya—sebuah pernyataan yang memang wajib diucapkan oleh seorang pejabat, Pak Joko menyatakan bahwa pemerintah pusat hingga daerah terus mendorong berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, penguatan karakter peserta didik, hingga perluasan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
‘’Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia unggul,’’ katanya, seperti yang sudah sering kita dengar.
Dan sebagai upaya konkret, Pemkab Tuban telah melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berbasis data terpadu.
Program ini memanfaatkan data terintegrasi guna memastikan pemerataan akses pendidikan, termasuk bagi anak penyandang disabilitas dan anak putus sekolah.
‘’Melalui data hasil verifikasi dan validasi ASN yang disandingkan dengan data Dapodik, pemerintah dapat memetakan calon peserta didik secara rinci by name by address. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menjadi lebih akurat, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan,’’ ujarnya yang seakan mengafirmasi bahwa persoalan menahun pada dunia pendidikan di Kabupaten Tuban adalah data.
Tidak ada yang salah dengan teks pidato yang dibaca Pak Wabup. Hanya saja, belum menyentuh pada persoalan dan tantangan mendasar pendidikan di Tuban.
Bahkan, peristiwa perundungan di salah satu lembaga pendidikan sekolah menengah pertama di Kecamatan Jenu, yang beberapa pekan lalu viral, pun tidak menjadi refleksi di momen Hardiknas.
Padahal, jika dikupas lebih dalam dan menggunakan pisau filosofis pendidikan ala Ki Hajar Dewantara: pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan manusia, kasus perundungan adalah persoalan yang sangat serius.
Adanya seorang siswa yang direndahkan, ditindas, dan bahkan dihajar secara fisik, adalah potret bahwa pendidikan di Tuban belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua anak.
Dan yang patut menjadi keprihatinan kita bersama: kasus perundungan di Kota Siwalan ini bukan kali pertama.
Baca Juga: Membakar Otak dengan Berpikir Kritis, Maudy Ayunda: Pendidikan Bukan Sekadar Hafalan Fakta
Sehingga ada kekhawatiran seperti fenomena gunung es. Yang tampak di permukaan hanya karena viral, sedangkan yang tidak tampak berpotensi jauh lebih banyak.
Persoalan inilah yang semestinya menjadi atensi di momen Hardiknas, khususnya bagi dinas pendidikan.
Sebab, terulangnya kembali aksi perundungan di Tuban adalah bukti bahwa pendidikan empati belum menjadi pembiasaan bagi anak. Sebaliknya, pemahaman anak terhadap empati hanya sebatas arti.
Sebagaimana banyak dijelaskan para pemerhati pendidikan karakter, minimnya kemampuan anak dalam berempati adalah faktor utama langgengnya prilaku bullying di sekolah.
Jika Hardiknas adalah momen refleksi—untuk sejenak menoleh ke belakang, maka pendidikan empati patut menjadi gerakan bersama di momen sakral ini. Tapi sayang, Hardiknas tidak lebih dari sekadar momen tahunan yang harus diperingati. Itu saja.
***
Selain persoalan bullying yang masih terus mengakar, rendahnya minat baca generasi kiwari juga patut menjadi refleksi bersama. Sebab, dari rendahnya minat baca inilah, nalar kritis anak semakin menurun. Anak lebih suka bermain gadget ketimbang membaca buku.
Tapi sayang, persoalan minat baca juga tidak masuk dalam poin refleksi Hardiknas. Tidak ada gerakan menumbuhkan minat baca anak yang dikonsensuskan dalam momen penting tersebut.
Hal sederhana, misalnya, menginisiasi gerakan membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Sebab, budaya baca tumbuh dari akar kebiasaan.
Tabik… (*)