RADARTUBAN - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan tunjangan khusus bagi 16.500 guru yang terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera.
Untuk program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 miliar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, dana tunjangan itu bersumber dari pergeseran pagu anggaran tahun 2025 yang saat ini masih dalam proses revisi. Setiap guru penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta.
“Anggaran tersebut berasal dari penyesuaian pagu tahun 2025. Nantinya, masing-masing guru menerima Rp2 juta, dan saat ini proses revisi anggarannya masih berjalan,” ujar Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Mu’ti menyebutkan, jumlah guru yang akan menerima tunjangan tersebut baru mencakup sekitar setengah dari total guru terdampak banjir, yang mencapai 25.936 orang.
Kurikulum Disesuaikan dengan Kondisi Darurat
Untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan sejumlah skema pembelajaran berbasis kondisi kebencanaan.
Pada fase tanggap darurat selama 0 hingga 3 bulan, kurikulum akan disederhanakan menjadi kompetensi esensial.
Fokus pembelajaran diarahkan pada penguatan literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
Memasuki masa pemulihan dini dalam rentang 3 hingga 12 bulan, kurikulum yang diterapkan bersifat adaptif berbasis krisis.
Selanjutnya, pembelajaran akan dilakukan secara fleksibel dengan pendekatan diferensiasi sesuai kondisi peserta didik.
Pada fase berikutnya, asesmen transisi akan diterapkan melalui penilaian berbasis portofolio maupun tugas kerja sederhana.
“Pada tahap pemulihan lanjutan selama satu hingga tiga tahun, pendidikan kebencanaan akan diintegrasikan secara permanen, disertai penguatan kualitas pembelajaran, penerapan pendidikan inklusif berbasis ketahanan, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan darurat,” ujar Mu’ti.
Ribuan Gedung Sekolah Rusak
Bencana ekologis yang menimbulkan korban jiwa hingga ribuan orang tersebut juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pendidikan.
Hingga Minggu (14/12), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 3.274 bangunan sekolah mengalami kerusakan.
Rinciannya meliputi 767 unit pendidikan anak usia dini (PAUD), 1.343 sekolah dasar, 621 sekolah menengah pertama, 268 sekolah menengah atas, 236 sekolah menengah kejuruan, 23 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), 30 sekolah luar biasa, serta 86 lembaga kursus dan pelatihan.
Selain itu, sebanyak 6.431 ruang kelas dilaporkan mengalami kerusakan berat,.
Sementara 3.489 ruang lainnya rusak sebagian.
Mu’ti menambahkan, banjir juga merusak berbagai sarana pendukung pembelajaran, mulai dari peralatan laboratorium, perpustakaan, hingga tempat ibadah di lingkungan sekolah.
Bahkan, perangkat layar interaktif atau interactive flat panel yang baru didistribusikan pemerintah dalam dua bulan terakhir turut terdampak dan mengalami kerusakan.(*)
Editor : Yudha Satria Aditama